Sekda Dewa Made Indra membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengajak seluruh pemerintah daerah di Bali untuk memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut harus dibarengi dengan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu berfungsi sebagai pengawas strategis, bukan sekadar pemeriksa administratif.
Ajakan itu disampaikan Dewa Made Indra saat membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam arahannya, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi atas pendampingan dan supervisi berkelanjutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, sinergi tersebut krusial untuk membangun sistem birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. "Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran KPK diharapkan tidak hanya meningkatkan pemahaman aparatur terhadap regulasi, tetapi juga mendorong langkah konkret mencegah penyalahgunaan kewenangan. Seluruh jajaran pemerintah daerah pun diminta menjalankan komitmen ini secara konsisten.
"Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Oleh karena itu, mari kita ikuti bersama kegiatan ini dengan baik, tidak hanya pada pertemuan kali ini, tetapi juga melalui aksi nyata," tegas Dewa Made Indra.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI Nurul Ichsan Alhuda menyoroti tiga area strategis yang memiliki kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Ketiga sektor tersebut meliputi perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.
Nurul mengingatkan bahwa pengawasan pada tiga titik rawan itu tidak boleh terjebak pada pemenuhan syarat administratif semata. APIP dituntut menerapkan pengawasan berbasis risiko dengan mendeteksi potensi penyimpangan, anomali, konflik kepentingan, hingga potensi kerugian keuangan daerah sejak dini.
Pada sektor pokir DPRD, pengawasan harus memastikan usulan program benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Sementara pada belanja hibah, proses penganggaran dan penyaluran wajib berjalan transparan, tepat sasaran, serta melalui verifikasi dan evaluasi yang ketat. Adapun pada pengadaan barang dan jasa, pengawasan diarahkan untuk menutup celah pengaturan penyedia, penggelembungan harga (mark-up), suap, maupun gratifikasi.
Nurul juga menekankan pentingnya tindak lanjut hasil pengawasan melalui rekomendasi perbaikan yang konkret, termasuk melakukan koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027. Baginya, keberhasilan pencegahan korupsi tidak hanya diukur dari tingginya capaian nilai Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), melainkan dari perubahan nyata dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Senada dengan hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri Yudawan Roswinardo menegaskan bahwa APIP merupakan garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih. Penguatan APIP harus dilakukan melalui peningkatan independensi kelembagaan, pemenuhan sumber daya manusia dan anggaran, serta pengawasan yang memprioritaskan area rawan korupsi.
Yudawan menilai, efektivitas pengawasan tidak cukup diukur dari banyaknya laporan pemeriksaan yang diterbitkan. Keberhasilan APIP harus tercermin dari kemampuannya mengidentifikasi akar persoalan, memastikan tindak lanjut rekomendasi, memperbaiki sistem pengendalian intern, serta mencegah terulangnya penyimpangan melalui sinergi erat antara KPK, Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali Rustam menyoroti perlunya transformasi kerja APIP berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025. Model penilaian terbaru ini menitikberatkan pada kualitas pelaksanaan pengawasan, kecukupan bukti, ketajaman analisis akar masalah, serta efektivitas rekomendasi.
Rustam mencatat, hasil evaluasi kapabilitas APIP se-Provinsi Bali pada 2025 masih berada pada capaian Level 2 (Terstruktur). Karena evaluasi tidak dilaksanakan pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 diharapkan dimanfaatkan secara optimal oleh inspektorat daerah untuk memperkuat lima elemen kapabilitas APIP, menyusun daftar risiko (risk register), dan menerapkan pengawasan berbasis risiko melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) guna menyongsong evaluasi tahun 2027.
Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah di Bali diharapkan semakin solid menempatkan APIP sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Dengan kolaborasi lintas lembaga dan komitmen kepala daerah, upaya pencegahan korupsi diharapkan mampu mewujudkan birokrasi Bali yang berintegritas dan bebas dari penyimpangan. (*)