Kristrianti Puji Rahayu, Kepala OJK Provinsi Bali didampingi Ananda R. Mooy, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Bali saat 'Ngorte' bareng media di Kantor OJK Bali, Selasa (28/11/2023). (Foto: OJK)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Selama 10 bulan terakhir (Januari - Oktober
2023), Kantor OJK Provinsi Bali telah menerima 357 pengaduan dengan 33
diantaranya merupakan sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan
(SJK). Sebanyak 238 merupakan pengaduan sektor perbankan dan 119 pengaduan
sektor IKNB.
“Status pengaduan
yang masuk di periode tersebut saat ini adalah sebanyak 341 pengaduan telah
selesai (ditutup), 11 pengaduan menunggu tanggapan konsumen, dan 5 pengaduan
dalam proses penanganan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK),” ungkap Kepala OJK Provinsi
Bali Kristrianti Puji Rahayu pada acara Ngobrol Bersama Update Berita ‘Ngorte’ Bareng Media di Kantor OJK Bali, Selasa (28/11/2023).
Menurut
Puji, selama tahun 2023 hingga bulan Oktober, Kantor OJK Provinsi Bali telah menyelesaikan
pengaduan yang masuk dengan baik. Ke depan, dalam rangka menjaga stabilitas
sektor jasa keuangan dan mengoptimalkan kontribusi SJK dalam perekonomian
nasional, OJK mempererat koordinasi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan
bekerja sama dengan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor
riil.
Pada ‘Ngorte’
juga disampaikan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Provinsi Bali posisi September
2023 terjaga stabil dan solid didukung oleh permodalan yang kuat, kondisi
likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Kinerja IJK
tersebut mendukung perkembangan perekonomian Provinsi Bali yang tumbuh sebesar
5,35 persen yoy di triwulan III 2023. Meskipun lebih lambat dibandingkan
triwulan sebelumnya yang sebesar 5,60 persen yoy, namun laju pertumbuhan ekonomi Bali saat ini lebih tinggi
dibandingkan pertumbuhan Nasional yang sebesar 4,94 persen dan menempatkan Bali
berada di posisi ke-7 tertinggi secara nasional.
Struktur
ekonomi Bali didominasi oleh Kategori Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum sebesar 20,37 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum sangat erat kaitannya dengan pariwisata Bali. Lapangan usaha Akomodasi
Makan Minum serta Transportasi Pergudangan sebagai kontributor terbesar
perekonomian Bali tumbuh impresif secara yoy masing masing sebesar 16,06 persen
dan 27,52 persen.
Data sektor
perbankan Provinsi Bali posisi September 2023 menunjukkan penyaluran kredit
maupun penghimpunan DPK mengalami pertumbuhan yang semakin membaik dari periode
sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp102,97 triliun atau tumbuh 5,11 persen
yoy lebih tinggi dibandingkan posisi
yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 3,22 persen (Agustus 2023: 4,87 persen yoy).
Penyaluran
kredit Bank Umum di Bali sebesar Rp90,23 triliun atau tumbuh 5,26 persen yoy, lebih tinggi dibandingkan posisi Agustus
2023 yang sebesar 4,91 persen. Sementara itu, penyaluran kredit BPR posisi September
2023 mencapai Rp12,67 triliun atau tumbuh 4,02 persen yoy, sedikit lebih rendah dibandingkan posisi Agustus 2023 yang
sebesar 4,57 persen. Peningkatan penyaluran kredit secara yoy ini selaras dengan meningkatnya aktivitas pariwisata serta
sektor pendukung pariwisata di Bali.
Berdasarkan
jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit yoy
didorong oleh peningkatan nominal kredit Investasi sebesar Rp3,04 triliun
atau tumbuh 12,12 persen yoy (Agustus
2023: 11,36 persen yoy). Tingginya
pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap kondisi ekonomi di Bali.
Berdasarkan
sektornya, pertumbuhan kredit disumbangkan oleh peningkatan nominal penyaluran
di Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp1,72 triliun (tumbuh 5,79 persen
yoy) serta Sektor Penerima Kredit
Bukan Lapangan Usaha sebesar Rp1,34 triliun (tumbuh 3,93 persen yoy). Berdasarkan kategori debitur,
sebesar 52,64 persen kredit di Bali disalurkan kepada UMKM dengan pertumbuhan sebesar
6,02 persen yoy (Agustus 2023: 5,82
persen yoy).
Sementara
itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp163,94 triliun atau tumbuh
double digit yaitu 22,42 persen yoy tumbuh lebih tinggi dibandingkan posisi
yang sama tahun sebelumnya sebesar 17,63 persen yoy. Pertumbuhan DPK posisi September 2023 sedikit lebih melandai dibandingkan
posisi Agustus 2023 yang tumbuh sebesar 23,51 persen yoy. Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan September 2022
ditopang oleh kenaikan nominal Tabungan sebesar Rp18,45 triliun dan Giro
sebesar Rp6,84 triliun.
Fungsi
intermediasi yang tercermin dari Loan to
Deposit Ratio (LDR) posisi September 2023 sebesar 62,81 persen (Agustus: 63,13
persen). Rasio LDR yang termoderasi antara lain karena pertumbuhan penghimpunan
DPK lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit.
Tingginya
pertumbuhan DPK mencerminkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat di Bali berangsur-angsur
membaik. Peningkatan DPK terutama pada Tabungan juga menunjukkan bahwa terdapat
lesson learned yang dari kondisi
pandemi yaitu menyediakan dana darurat dan simpanan yang cukup untuk menghadapi
kondisi tidak terduga.
Literasi
Keuangan
Upaya literasi dan inklusi keuangan oleh OJK juga
melibatkan dukungan strategis berbagai pihak, diantaranya Kementerian/Lembaga,
Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholder lainnya, antara lain melalui peran Tim Percepatan Akses
Keuangan Daerah (TPAKD).
Selama 2023 hingga bulan Oktober, TPAKD di Provinsi
Bali telah menyelenggarakan 41 kegiatan Asistensi dan Pendampingan Program
TPAKD dan 9 Workshop serta Business Matching UMKM.
Dalam rangka menyemarakkan Bulan Inklusi Keuangan (BIK)
Tahun 2023, OJK Provinsi Bali bersinergi dengan Industri Jasa Keuangan di Bali menyelenggarakan
kegiatan edukasi dan inklusi keuangan. Pelaksanaan BIK 2023 mengambil tema
“Akses Keuangan Merata, Masyarakat Sejahtera” dalam bentuk kegiatan edukasi dan
inklusi keuangan. (lan)