JAKARTA,
PERSPECTIVESNEWS - Sebagai langkah sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat
dengan daerah, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memenuhi undangan
audiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan RI, Letnan Jendral TNI (Purn) A.M
Putranto, pada Kamis (22/5/2025) di Kantor Kepala Staf Kepresidenan (KSP),
Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat.
Hadir juga bersama Wali Kota Denpasar, yakni Ketua Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dan
Dewan Pengurus APEKSI 2025-2030 Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana.
Selain itu juga hadir pimpinan daerah yang tergabung dalam
Asosiasi Pemerintah Daerah lainnya seperti dari APPSI (Pemerintah Provinsi)
APKASI (Pemerintah Kabupaten), ADPSI (DPRD Provinsi), ADKASI (DPRD Kabupaten)
dan ADEKSI (DPRD Kota).
Pertemuan diawali dengan arahan dari Kepala Staf
Kepresidenan RI, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dan tanggapan dari para
kepala daerah yang mewakili Asosiasi Pemerintah Daerah yang hadir.
Wali Kota I Gusti Ngurah Jaya Negara yang juga Wakil Ketua
Bidang Perkotaan dan Budaya APEKSI mengatakan, begitu krusialnya sinkronisasi
kebijakan antara pemerintah di daerah dengan pemerintah pusat dalam menghadapi
tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
"Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini
diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Selain juga kolaborasi
ini guna meningkatkan efektivitas otonomi daerah, pengelolaan pembangunan, dan
implementasi berbagai kebijakan strategis mendukung visi Indonesia Emas 2045,"
ujar Jaya Negara.
Sementara, Kepala Staf Kepresidenan RI, Letnan Jendral TNI
(Purn) A.M Putranto, dalam arahannya mengatakan, pertemuan ini merupakan bagian
dari silaturahmi kami di pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
"Tugas kami dalam forum ini adalah menyampaikan
langsung kepada rekan-rekan pimpinan daerah yang hadir terkait pembahasan isu
strategis, seperti program-program pemerintah yang telah berjalan diantara
program Makan Bergizi Gratis (MBG), selain juga pemaparan evaluasi terkait
program pemerintah lainnya dibidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,"
ujarnya.
Ditambahkannya, harapan bagi peserta yang hadir dalam
kesempatan kali ini bisa mensinergikan kegiatan program yang ada melalui forum-forum
asosiasi yang ada.
"Pelaksanaan kemandirian daerah melalui otonomi daerah
mencarikan solusi dari permasalahan dan hambatan yang ada di tengah masyarakat.
Semoga forum ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa
dan negara, " terangnya. (esa)