Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (Gapiba) dan Komunitas Truk Jembrana (KTJ) menggelar aksi solidaritas dan mogok kerja di Terminal Kargo Gilimanuk, Jembrana, Kamis (19/6/2025). (Foto: dik/Perspectives).
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Puluhan sopir truk yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (Gapiba) dan Komunitas Truk Jembrana (KTJ) menggelar aksi solidaritas dan mogok kerja di Terminal Kargo Gilimanuk, Jembrana, Kamis (19/6/2025).
Aksi ini menjadi bentuk dukungan tegas terhadap seruan mogok nasional oleh Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT), menuntut penghentian penindakan Over Dimensi dan Over Loading (ODOL) yang mereka nilai merugikan.
Sejak pukul 11.10 WITA, puluhan sopir dari berbagai komunitas logistik berkumpul tertib, menyekat kendaraan barang, dan mengarahkan seluruh truk menuju Terminal Kargo Gilimanuk.
Mereka menyuarakan enam poin tuntutan nasional, termasuk desakan untuk menghentikan operasi kendaraan ODOL dan revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009.
"Jika belum ada kesepakatan, kami akan lanjut terus (aksi mogok dan penyekatan)," kata Farhan, Ketua Gapiba Bali, di Gilimanuk.
Farhan mengaku, penindakan terhadap kendaraan angkutan barang terkait ODOL dinilai tidak adil. Mestinya, kata dia, penindakan tersebut bukan ditujukan kepada para sopir yang notabenenya hanya mencari sesuap nasi untuk keluarga.
"Kenapa kami para sopir yang harus ditindak dulu. Mestinya para perusahaan dan pengguna jasa yang menyewa kami," keluhnya.
"Kami kalau diminta untuk mengangkut muatan sesuai standar, sangat setuju. Tapi apakah ongkos angkut itu Isa disesuaikan supaya kami tidak rugi," imbuhnya.
Ia menambahkan, para sopir sebenarnya tidak ingin membawa muatan melebihi batas yang diizinkan. Namun, sebagai pekerja, mereka hanya mengikuti instruksi pengiriman. Jika muatan yang dibawa ringan atau sedikit, hal itu juga akan berdampak pada harga. "Karena biaya transportasi tinggi, sedangkan muatan yang dibawa sedikit," jelasnya.
Kekecewaan terhadap pemerintah juga diungkapkan oleh para sopir. Mereka mengaku tuntutan serupa sudah sering disampaikan sejak lima tahun lalu, namun tak kunjung ada realisasi. "Pemerintah selalu mengatakan akan mengupayakan, tetapi tidak ada realisasi," ucapnya.
Aksi mogok ini, lanjutnya, adalah upaya agar pemerintah pusat mendengar keluhan mereka dan tidak membuat aturan yang merugikan.
"Sopir mencari nafkah untuk keluarga. Tetapi diancam akan disanksi pidana dan denda jika melanggar ODOL. Kami berharap pemerintah pusat mendengar," tandasnya.
Aksi damai ini mendapatkan pengamanan ketat dari Polres Jembrana, Polsek Melaya, dan Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk.
Kabag Ops Polres Jembrana Kompol Tjokorda Gede Arim M. Putra, menegaskan komitmennya untuk menjamin keamanan dan kelancaran aksi.
"Kami hadir di tengah-tengah aksi untuk menjamin keamanan dan memastikan aksi berjalan damai. Kami juga sudah berkoordinasi dengan semua pihak agar tidak terjadi tindakan anarkis," ujar Kompol Tjokorda yang menambahkan kehadiran petugas bukan untuk membubarkan, melainkan mengawal aksi.
Aksi mogok ini mencerminkan puncak kekecewaan para pengemudi truk terhadap permasalahan di sektor transportasi logistik yang dianggap belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Polres Jembrana mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi, serta memastikan pengamanan akan terus dilakukan selama aksi berlangsung. (dik)