Rakor Bahaya Iklim Wilayah Pesisir yang digelar di Kantor Bupati Jembrana, Kamis (31/7/2025) yang dihadiri oleh Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617/Jembrana Letkol Inf M. Adriansyah dan Sekda Budiasa. (Foto: Dok/Polres Jembrana)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Ancaman bencana akibat perubahan iklim di wilayah pesisir Jembrana mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan, rencana pembentukan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) kini menjadi prioritas utama.
Hal ini mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bahaya Iklim Wilayah Pesisir yang digelar di Kantor Bupati Jembrana, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan penting ini dihadiri oleh Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617/Jembrana Letkol Inf M. Adriansyah, Sekda Jembrana Drs. I Made Budiasa, serta sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait.
Kepala Pelaksana BPBD Jembrana, I Putu Agus Artana Putra, memaparkan data yang mengkhawatirkan. Jembrana dengan garis pantai sepanjang 87 kilometer lebih kini menghadapi abrasi hingga 1,67 meter per tahun.
Erosi pantai dan kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman nyata yang harus ditangani secara kolektif.
Dandim 1617/Jembrana, Letkol Inf M. Adriansyah, menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus ditingkatkan melalui latihan gabungan. "Wilayah pesisir Jembrana kini menghadapi kondisi kritis. Kita tidak bisa hanya mengandalkan rapat, tetapi perlu melakukan simulasi bersama untuk memastikan kesiapan semua pihak," tegasnya.
Dandim menambahkan, pembentukan PRCPB sangat penting untuk memastikan koordinasi di lapangan berjalan efektif saat bencana terjadi.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Jembrana, AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, menyatakan kesiapan penuh Polres Jembrana untuk bersinergi dengan semua pihak.
Pihaknya telah aktif melakukan pemetaan daerah rawan dan menyiapkan langkah kontingensi.
"Polres Jembrana siap bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan BNPB dalam tahap mitigasi, evakuasi, hingga pemulihan pascabencana," ujar Kapolres Citra Dewi.
Ia juga mengapresiasi peran cepat para relawan dan nelayan dalam penanganan kasus bencana kapal tenggelam sebelumnya.
Selain rencana pembentukan PRCPB, rapat ini juga membahas sejumlah regulasi daerah yang sudah ada, termasuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kontingensi Gempa dan Tsunami.
Diharapkan, Early Warning System (EWS) juga dapat segera diaktifkan pada Oktober 2025 untuk memperkuat sistem peringatan dini.
Diskusi yang dinamis ini menghasilkan komitmen kuat untuk memperkuat ketahanan iklim dan memastikan Jembrana siap menghadapi segala potensi ancaman bencana di masa mendatang. (dik)