DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong pelaku
Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali segera memanfaatkan Program Kredit
Industri Padat Karya (KIPK). Program ini menjadi insentif ekonomi pemerintah
pusat untuk memperkuat industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Program KIPK menawarkan pinjaman fleksibel hingga delapan
tahun dengan plafon diatas Rp500 juta sampai Rp10 miliar. Pemerintah juga
memberikan subsidi bunga 5 persen.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan,
Kemenperin menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini karena target
utamanya adalah industri padat karya.
“Program KIPK ini merupakan program insentif ekonomi
pemerintah pusat, Kemenperin menjadi leading sector eksekutornya karena memang
yang kita sasar adalah industri padat karya. Kita dalam program ini memberikan
subsidi bagi perusahaan yang mendapatkan kredit, 5 persen ditanggung pemerintah,”
kata Menperin Agus saat Sosialisasi Program KIPK di Denpasar, Kamis (4/9/2025)
di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar.
Menperin menyebut, regulasi penerima KIPK saat ini
mewajibkan memiliki tenaga kerja minimal 50 orang. Namun, untuk Bali pihaknya
membuka peluang penyempurnaan skema pada tahun 2026 agar program ini bisa
menjangkau lebih banyak sektor.
“Jadi khusus untuk Provinsi Bali, sesuai masukan Gubernur,
kita akan coba melihat skema-skema yang bisa disempurnakan agar program ini
bisa terjangkau lebih luas. Tetapi tujuan utama pemberian kredit industri padat
karya ini tetap tidak berubah, yaitu untuk peremajaan teknologi, pembelian
peralatan baru, dan modal usaha,” tegasnya.
Pihaknya membuka target sebanyak-banyak agar semakin banyak
pelaku industri yang ikut KIPK. Dengan begitu, diharapkan akan mempercepat
proses produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kompetitivitas.
“Sebanyak-banyaknya mereka ikut program ini pasti dia akan
mempercepat proses produksinya semakin kompetitif menuju daya saing yang lebih
baik karena peralatan baru dan modal usahanya juga kita siapkan,” tambah
Menperin Agus.
Ia menegaskan ada enam subsektor prioritas dalam program
ini, yaitu pakaian jadi, makanan dan minuman, tekstil, barang kulit dari kulit
dan alas kaki, furnitur dan mainan anak.
Sosialisasi KIPK di Bali juga dirangkaikan dengan
penandatanganan kerja sama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD Daerah
Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Dengan tambahan ini, sudah ada enam bank penyalur
resmi, termasuk Bank BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD
Kalteng.
Secara simbolis, Bank BPD Bali menyalurkan perdana KIPK
kepada tiga pelaku industri yaitu CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket
dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur).
Direktur Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma SH MH menegaskan
pihaknya siap mendukung penuh program ini untuk transformasi ekonomi Bali.
“Kita concern mendukung program ini. IKM adalah bagian dari
upaya membangkitkan ekonomi Bali sekaligus menyerap tenaga kerja,” jelasnya.
Sudharma mengungkap saat ini ada 11 calon debitur yang
sedang dalam pengajuan kredit KIPK. Ia mengharapkan program KIPK akan terus
bertambah dan berkelanjutan ke depannya.
"Kita mempunyai pipeline (calon debitur-red) 11, tapi
kita sedang cari lagi, kan ini baru kebijakan dan kita harapkan terus bertambah
dan tidak berhenti tahun ini, tahun depan bisa," sebutnya.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi
peluncuran perdana program ini di Bali. Menurutnya, permodalan selama ini
menjadi kendala utama IKM untuk berkembang.
“Dengan adanya kredit ini disubsidi 5 persen, ini akan
memacu pertumbuhan IKM di Bali. UMKM yang kecil bisa meningkat jadi menengah,
yang menengah bisa tumbuh lebih besar,” ujar Koster.
"Karena selama ini yang menjadi kendala itu salah
satunya faktor permodalan jadi aksesnya sudah luar biasa dan ini kita dorong
untuk memacu pertumbuhan IKM di Bali," pungkasnya. (adv9)