Menteri Nusron saat berada di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2025). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembenahan menyeluruh
terhadap sistem layanan pertanahan untuk memberantas mafia tanah di tahun
pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan perbaikan sistem internal, Menteri ATR/Kepala BPN,
Nusron Wahid berharap celah praktik mafia tanah bisa ditutup. Hal itu dapat
membantu pemerintah mempercepat pendaftaran dan penyertipikatan tanah.
“Di awal pemerintahan kami menjabat di Kementerian ATR/BPN, kami sampaikan
bahwa yang namanya mafia tanah itu pelan-pelan akan hilang sejalan dengan
perbaikan sistem di dalam internal,” ujar Menteri Nusron di Istana Negara,
Jakarta, Senin (21/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan, bentuk perbaikan dilakukan
dengan membuat sistem layanan pertanahan yang akurat dan akuntabel. Dengan
begitu, tata kelola pertanahan yang diterapkan sulit untuk dibobol maupun
diakali oleh para oknum mafia tanah.
Berkat sistem layanan pertanahan yang terus dibenahi, sepanjang tahun ini
Kementerian ATR/BPN berhasil mencegah kerugian negara dengan total Rp9,67
triliun. Potensi kerugian yang dicegah, berdasarkan kerugian nyata dari nilai
tanah yang menjadi objek kasus (real loss), potensi kerugian secara ekonomi
sebagai dampak dari kasus tersebut seperti nilai proyek (potential loss), dan
potensi kerugian negara akibat hilangnya potensi perolehan pajak/penerimaan
negara (fiscal loss).
Sejalan dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN pun
dapat melakukan percepatan pendaftaran tanah, yakni 4 juta bidang dalam kurun
waktu Oktober 2024 sampai Oktober 2025. Dari jumlah itu, ada 2,6 juta bidang
yang telah bersertipikat dan ke depannya akan bertambah.
Dari kegiatan pendaftaran dan penyertipikatan tanah di tahun
pertama Pemerintahan Prabowo-Gibran saja, Kementerian ATR/BPN menyumbang nilai
tambah ekonomi hingga Rp1.021,9 triliun. Angka itu terdiri dari Rp12,4 triliun
PPH, Rp3,15 triliun PNBP, Rp25,9 triliun BPHTB, serta Rp980,5 triliun Hak
Tanggungan.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menekankan pentingnya
konsolidasi internal, penguatan koordinasi lintas unit kerja, serta percepatan
penyelesaian target kerja menjelang penutupan tahun anggaran 2025. “Mohon untuk
menjadi komitmen bersama. Supaya di Desember nanti target kita semua tercapai,”
pungkasnya. (DR)