Gubernur Koster memberikan sambutanpada pelaksanaan Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11/2025). (Foto: Hms Prov. Bali)
NUSA DUA, PERSPECTIVESNEWS- Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka pelaksanaan Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11,2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi
kepada BPJS Ketenagakerjaan yang konsisten meningkatkan kualitas layanan dan
pelaporan keberlanjutan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan
terima kasih atas penyelenggaraan diseminasi ini. Setiap orang berhak atas
jaminan sosial. Negara telah mengembangkan dua badan, yakni BPJS Kesehatan dan
BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan negara kepada seluruh warga,”
ujarnya.
Gubernur Koster menegaskan, penyelenggaraan jaminan sosial
di Bali selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu konsep
pembangunan dari kelahiran, tumbuh kembang, hingga kematian, bagi seluruh Krama
Bali di dalam maupun luar daerah.
Ia menekankan, Provinsi Bali memiliki instrumen hukum yang
kuat untuk mengimplementasikan jaminan sosial secara universal. Di antaranya:
Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan, yang mengatur distribusi tenaga kerja, pelatihan, serta
perlindungan pekerja lokal berlandaskan nilai-nilai Jana Kerthi.
Lalu, Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang mewajibkan
kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Bali. “Ini adalah payung
hukum bagi universal coverage,” tegas Gubernur.
Perlindungan Pekerja Nonformal Rentan 11 Ribu Sulinggih dan
Pemangku Koster juga menyoroti komitmen Pemprov Bali dalam memberikan
perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal yang selama ini rentan.
Salah satu program yang mendapat perhatian adalah
perlindungan bagi rohaniawan yang kini telah menjangkau lebih dari 11 ribu
sulinggih dan pemangku.
“Pekerjaan rohaniawan sangat mulia karena mendoakan agar
alam dan manusia tetap dalam keadaan baik. Perlindungan ini sangat penting,”
ungkapnya.
Selain rohaniawan, berbagai kelompok masyarakat lainnya
telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain: petani
dan nelayan,pekerja seni,perangkat desa,paiketan serati atau pembuat banten,
pecalang, dan lembaga adat lainnya.
Semua elemen ini, menurut Koster, memegang peranan penting
dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.
Koster menyebut capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di
Bali berbeda-beda di tiap kabupaten/kota. Pemprov Bali, katanya, terus
mendorong percepatan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui alokasi
anggaran dari APBD.
“Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan
kematian sangat dibutuhkan pekerja rentan. Kami berharap kepesertaan terus
meningkat sehingga universal coverage dapat tercapai,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi lima program utama BPJS
Ketenagakerjaan yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster memaparkan berbagai
capaian tata kelola pemerintahan Bali. Pemprov Bali berhasil meraih Opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. Selain itu, Bali juga
menjadi yang terbaik dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI selama
lima tahun berturut-turut.
“Saya pastikan tidak ada yang bermain-main dalam tata kelola
pemerintahan. Merit sistem diterapkan sangat ketat. Promosi jabatan dilakukan
berdasarkan portofolio, integritas, dan prestasi, bukan kedekatan. Bahkan saat
memilih kepala dinas, saya tidak pernah menemui calon, hanya membaca
profilnya,” tegasnya.
Hasilnya, kata Koster, Bali menjadi provinsi dengan
penerapan merit sistem terbaik di Indonesia menurut Kemenpan RB.
Terima Kasih Gubernur Koster, Sosok Berkomitmen Tinggi untuk
Bali Berkelanjutan
Asep Rahmat Suandar, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan penghargaan atas kehadiran Gubernur Koster
yang dinilainya sebagai sosok pemimpin berkomitmen tinggi terhadap
keberlanjutan Bali.
“Kehadiran Bapak Gubernur, yang saya sebut sebagai guru
saya, merupakan kehormatan luar biasa. Beliau sangat peduli pada aspek
keberlanjutan, budaya, dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Ini
bukan hanya soal manfaat jangka pendek, tetapi tentang keberlangsungan Bali di
masa depan,” ujar Asep.
Ia menambahkan, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan pada
tahun depan diperkirakan mendekati Rp1.000 triliun, sehingga penguatan tata
kelola dan keberlanjutan menjadi tanggung jawab besar lembaga publik ini.
Sementara itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Evan
Kurniawan mengaku terkesan dengan Kebijakan di Bali yang menyanyikan Lagu
Indonesia Raya tiga stanza dalam setiap acara resmi.
“Sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Ini
meneguhkan nasionalisme,” ujarnya.
Evan menjelaskan, penyelenggaraan diseminasi ini merupakan
bentuk apresiasi terhadap tim internal BPJS Ketenagakerjaan sejak 2015 dalam
upaya menyempurnakan sistem pelaporan terintegrasi yang membangun karakter
organisasi.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja
dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan. (*)