Wamen ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan saat menerima penghargaan CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural Development & Regional Equity, di Jakarta, Jumat (31/10/2025). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Komitmen Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam memajukan
pedesaan serta mewujudkan ekonomi berkeadilan melalui pelaksanaan Reforma
Agraria mendapat pengakuan publik.
Melalui inovasi program Kampung Reforma Agraria, Kementerian
ATR/BPN berhasil meraih CNN Indonesia Award 2025 untuk kategori Rural
Development & Regional Equity. Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara
yang berlangsung di Kuningan, Jakarta, Jumat (31/10/2025) malam.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada CNN Indonesia atas apresiasi ini.
Penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN,
baik di tingkat pusat maupun daerah, atas kinerjanya dan juga pelayanannya
sehingga mendapatkan pengakuan ini,” ujar Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil
Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, usai menerima langsung penghargaan tersebut.
Program Kampung Reforma Agraria dinilai menjadi model percontohan pengelolaan
tanah yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi,
sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di tingkat desa.
Melalui program ini, Kementerian ATR/BPN tidak hanya
melaksanakan redistribusi dan sertipikasi tanah, namun juga memastikan
pemanfaatan tanah yang produktif dan berdampak luas bagi kesejahteraan
masyarakat.
“Reforma Agraria ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian ATR/BPN.
Kami dorong untuk menyetarakan atau menyeimbangkan kepemilikan lahan, serta
memastikan lahan-lahannya produktif,” jelas Wamen Ossy.
Selain menjalankan program berbasis pemerataan ekonomi desa, Kementerian
ATR/BPN juga terus melakukan transformasi menuju digitalisasi layanan
pertanahan dan tata ruang. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
pelayanan serta meminimalkan potensi sengketa dan konflik agraria.
“Kami sedang melaksanakan transisi dari sistem analog ke digital. Untuk itu,
kami membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat dan lembaga terkait. Jika
digitalisasi ini berhasil, kami yakin akan dapat meminimalisir sengketa dan
konflik pertanahan di Indonesia,” ungkap Wamen Ossy.
Ia berharap, masyarakat terus mendukung berbagai upaya reformasi birokrasi dan
pelayanan publik yang tengah dijalankan Kementerian ATR/BPN.
“Kami berharap masyarakat terus memberikan dukungan serta
kritik yang membangun agar kami dapat memperbaiki kinerja dan meningkatkan
kualitas pelayanan di seluruh daerah. Kami akan terus berupaya memberikan
pelayanan pertanahan dan tata ruang yang cepat, transparan, dan bermanfaat bagi
seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (MW/YZ)