Menteri Nusron dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang (HANTARU), di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan
bahwa kebijakan penataan ruang harus jadi instrumen utama untuk mewujudkan
empat visi besar Presiden Prabowo Subianto.
Disebutkan, empat visi besar tersebut yakni ketahanan
pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan
rakyat yang terjangkau. Menurutnya, keempat visi tersebut saling bersinggungan
dalam pemanfaatan ruang.
“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi,
ketahanan energi juga butuh tanah, industrialisasi butuh tanah, dan perumahan
murah pun memerlukan tanah yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu
menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Sarasehan Hari Tata
Ruang (HANTARU), di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).
Menteri Nusron menyatakan, tata ruang berfungsi sebagai
pengatur keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan
antar sektor. Untuk itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana
Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan
nasional.
“Kita harus pastikan niat pembangunan itu benar sejak awal.
Kalau salah niatnya maka salah juga tata ruangnya. Kesalahan dalam tata ruang
berarti ada yang keliru dalam memaknai visi pembangunan itu sendiri,” tegas
Menteri Nusron.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan
berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) untuk menuntaskan 2.000 RDTR
dalam dua tahun ke depan. Dengan tata ruang yang sinkron dan berkeadilan,
Kementerian ATR/BPN optimistis arah pembangunan Indonesia akan semakin jelas
menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan
akses terhadap hunian bagi seluruh rakyat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima
Arya, juga menyoroti pentingnya RDTR sebagai kunci membangun kota yang
berkarakter dan berkelanjutan.
“RDTR ini memang isinya adalah zonasi atau mengatur
penempatan plotting untuk pembangunan. Tetapi lebih dari itu, kita berharap
RDTR ini bisa membuat kota bertransformasi dari sekadar kota yang sama
prototipenya menjadi kota yang kita mimpikan, kota yang berkelanjutan, hijau,
dan inklusif,” ujarnya.
Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN pada kesempatan
ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan; serta sejumlah Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut memberi sambutan
dalam Sarasehan HANTARU 2025, Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia, Hendricus
Andy Simarmata. (JM/FA)