Wamendagri RI, Ribka Haluk (2 dari kiri) membuka HLM TPID Provinsi Bali sekaligus memberikan arahannya. (Foto: BI)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri), Ribka Haluk membuka secara resmi High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Bali, Jumat (14/11/2025).
Wamen sekaligus memberikan arahan strategis terkait
pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali, Sekretaris
Daerah Provinsi Bali, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, pimpinan
Bulog dan BPS, para pimpinan daerah kabupaten/kota, serta anggota TPID Provinsi
dan Kabupaten/Kota se-Bali.
Dalam arahannya, Wamendagri menyampaikan apresiasi atas
sinergi dan kerja nyata Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dalam
menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan.
Dia menegaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting
dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia
menuju 8% (yoy).
Bali dinilai berprestasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,88%
(yoy) pada Triwulan III 2025, peringkat ke-4 tertinggi nasional, serta inflasi
terjaga di 2,61% (yoy). Selain itu, tingkat kemiskinan Bali turun signifikan
menjadi 3,72% (Maret 2025), menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat
kemiskinan terendah di Indonesia.
Gubernur Bali dalam kesempatan tersebut menegaskan
pentingnya HLM sebagai forum strategis untuk merumuskan langkah-langkah
pengendalian inflasi yang lebih efektif dan tepat sasaran.
“Penguatan koordinasi antar TPID provinsi dan kabupaten/kota
perlu terus diperkuat, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi,
mengamankan pasokan, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ujar
Gubernur Koster.
Sementara itu, dari Bank Indonesia Provinsi Bali menunjukkan
tiga fokus utama dalam pengendalian inflasi menjelang Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN) dan akhir tahun, yaitu (1) memperkuat pasokan komoditas pangan
berkontribusi besar terhadap inflasi, terutama komoditas beras, daging ayam,
dan telur. (2) mengantisipasi tren kenaikan harga komoditas musiman dalam lima
tahun terakhir, seperti canang sari, cabai merah, cabai rawit, pisang, jeruk,
dan daging babi. (3) melakukan monitoring ketat kecukupan stok pangan sebagai
mitigasi risiko inflasi akibat dinamika cuaca dan peningkatan permintaan.
”BI bersama TPID Provinsi Bali akan terus bersinergi dan
berinovasi untuk mengawal stabilitas harga dan ingin menjadi contoh bagi
nasional dalam memastikan terpenuhinya bahan pangan strategis tidak hanya untuk
masyarakat melainkan juga dalam mendukung sektor pariwisata yang saat ini
sedang berada pada tren yang meningkat,” tutur Erwin.
Dalam forum yang sama, BPS Provinsi Bali memaparkan
perkembangan inflasi daerah, termasuk pola musiman dan komoditas utama
penyumbang inflasi.
Bulog menyampaikan capaian program stabilisasi pasokan dan
harga melalui penyaluran SPHP beras dan jagung, serta perkembangan penyaluran
Bantuan Pangan Pemerintah di seluruh kabupaten/kota.
Sebagai wujud dukungan terhadap penguatan ketahanan pangan
dan peningkatan produktivitas sektor pertanian serta perikanan, Bank Indonesia
juga menyalurkan bantuan sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan ke
seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
Pada kesempatan ini disampaikan secara simbolis perwakilan
empat penerima, yaitu Koperasi Pemasaran Petani Muda Keren (Buleleng), Subak
Tegal Wani (Jembrana), BUPDA Sari Segara (Klungkung), dan Subak Penasan
(Klungkung).
Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok
pangan, meningkatkan efisiensi produksi, dan mendukung stabilitas harga jangka
panjang.
Melalui sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan seluruh anggota TPID,
Provinsi Bali optimistis mampu menjaga inflasi tetap rendah dan stabil
menjelang akhir tahun serta memperkuat ketahanan pangan bagi seluruh masyarakat
Bali. (lan)