Menteri Nusron saat menggelar Rapim, di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (1/12/2025). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Mengawali bulan terakhir
di tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN) menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) untuk fokus membahas langkah
percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan hal itu
jadi perhatian utama kementerian yang perlu disusun langkah luar biasa untuk
penuntasan targetnya.
“Untuk menyelesaikan masalah ini, ada dua kebijakan yang harus kita lakukan.
Pertama, di akhir tahun tidak ada libur, kantor tetap buka, Sabtu-Minggu masuk
selama bulan ini, termasuk Natal, buka pelayanan. Kedua, kita berlakukan sistem
first in, first out, jadi dokumen yang masuk lebih dulu harus diselesaikan
lebih dulu,” tegas Menteri Nusron, di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jakarta,
Senin (1/12/2025).
Menurut Menteri Nusron, pembukaan layanan pada akhir pekan dan masa libur Natal
dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan masyarakat. “Siapa tahu saat
orang berkumpul dengan keluarga, ada yang membutuhkan layanan pertanahan.
Dengan layanan yang tetap berjalan, backlog yang ada bisa kita selesaikan,”
ujarnya.
Penerapan sistem first in, first out, memastikan tidak ada pengutamaan
dokumen baru. Layanan pertanahan juga dinilai dapat berjalan transparan dan
lebih adil sesuai waktu masuk dokumen. Langkah ini sekaligus mencegah praktik
percepatan layanan tertentu tanpa menyelesaikan tunggakan lama. “Kita lihat
nanti kondisi setelah kebijakan ini berjalan. Kalau tunggakannya masih
menumpuk, akan kita perpanjang,” tambah Menteri Nusron.
Kepada Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal yang hadir langsung
mengikuti Rapim ini, Menteri Nurson menginstruksikan untuk melakukan evaluasi
berkala selama masa penerapan kebijakan khusus ini. Hasil evaluasi akan menjadi
dasar penentuan apakah kebijakan perlu diperpanjang atau disesuaikan dengan
kondisi lapangan.
Dengan langkah tersebut, Menteri Nusron berharap, Kementerian ATR/BPN dapat
memberikan layanan pertanahan yang lebih cepat, pasti, dan transparan. Ia
menegaskan bahwa kementerian siap bekerja ekstra, termasuk pada akhir pekan,
demi memastikan seluruh hak masyarakat atas layanan pertanahan terpenuhi secara
optimal menjelang akhir tahun.
Dalam Rapim penghujung tahun ini, hadir langsung Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala
BPN, Ossy Dermawan, serta seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama
Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN
Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di penjuru Indonesia. (MW/FA)