Sekda Dewa Indra memberikan arahannya saat menghadiri pengukuhan pengurus PHRI BPD Bali periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rakerda I Tahun 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1/2026). (Foto: Hms prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Sekretaris Daerah
Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa sektor pariwisata Bali saat
ini menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersumber dari faktor internal
maupun eksternal.
Kondisi tersebut, menurutnya, tidak dapat dihadapi secara
parsial, melainkan memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan seluruh
pelaku industri pariwisata.
Hal tersebut disampaikan Dewa Made Indra saat menghadiri
pengukuhan pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Bali
periode 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) I Tahun
2026, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (23/1/2026).
“Era saat ini adalah era kolaborasi. Tantangan yang dihadapi
pariwisata Bali hanya bisa diselesaikan jika pemerintah dan pelaku industri
bekerja bersama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi kebijakan dan komunikasi
yang berkelanjutan agar pengelolaan pariwisata Bali tetap berkelanjutan serta
mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana
Sukawati (Cok Ace), mengungkapkan bahwa PHRI Bali mencatat penurunan tingkat
okupansi hotel sepanjang tahun 2025, meskipun jumlah kunjungan wisatawan ke
Bali terus mengalami peningkatan.
“Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, tingkat
okupansi hotel memang mengalami penurunan sekitar 8 persen,” ungkap Cok Ace.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi anomali dalam struktur
pariwisata Bali karena peningkatan kunjungan wisatawan tidak berbanding lurus
dengan kinerja hotel maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini
dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Bali yang sebagian
besar bergantung pada sektor pariwisata.
“Kunjungan wisatawan meningkat, tetapi okupansi menurun dan
PAD juga tidak naik signifikan. Jika PAD tidak meningkat, maka kesejahteraan
masyarakat tentu ikut terpengaruh,” jelasnya.
Cok Ace menambahkan, penurunan okupansi pada bulan Januari
merupakan pola musiman yang terjadi hampir setiap tahun dan tidak berkaitan
langsung dengan cuaca ekstrem. Ia menegaskan bahwa kondisi cuaca buruk terjadi
secara global, tidak hanya di Bali.
Selain faktor musiman, PHRI Bali juga menyoroti maraknya
akomodasi yang tidak terdaftar secara resmi. Keberadaan usaha akomodasi ilegal
tersebut dinilai memecah distribusi wisatawan dan menggerus pangsa pasar hotel
yang tercatat secara resmi.
“Banyak akomodasi yang tidak terdaftar ikut mengambil
wisatawan, dan hal ini berdampak pada okupansi hotel resmi,” katanya.
Oleh karena itu, PHRI Bali menekankan pentingnya penguatan
basis data pariwisata yang valid dan terintegrasi sebagai dasar penyusunan
kebijakan dan proyeksi kebutuhan akomodasi di Bali ke depan.
“Tanpa data yang akurat, sulit menentukan apakah Bali masih
memerlukan tambahan kamar atau justru sudah mengalami kelebihan pasokan,”
pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, PHRI Bali berharap adanya sinergi
kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah dan pelaku industri agar
pertumbuhan pariwisata Bali benar-benar berdampak positif bagi industri dan
kesejahteraan masyarakat. (hum/yus)