TPID Prov. Bali mengikuti Rakor pengendalian inflasi yang dipimpin Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra, di Denpasar, Senin (26/1/2026). (Foto: Ist)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Dalam rangka menjaga stabilitas harga dan daya beli
masyarakat, Pemerintah Provinsi Bali bersama Bank Indonesia dan seluruh
pemangku kepentingan TPID Provinsi Bali terus memperkuat langkah antisipatif
pengendalian inflasi.
Sebagai wujud sinergi, TPID Provinsi
Bali mengadakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi pada tanggal 26 Januari
2026, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made
Indra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, Deputi Kepala
Perwakilan Bank Indonesia, Butet Linda H. Panjaitan serta dihadiri oleh Kepala
Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Kepala Bulog Provinsi Bali, Polda Bali,
TPID Kota/Kab IHK Provinsi Bali, anggota TPID Provinsi Bali, serta Perumda
Kota/Kab IHK Provinsi Bali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), inflasi Provinsi Bali pada Desember 2025 tercatat 2,91% (yoy),
terkendali dalam sasaran inflasi 2,5±1% dan sedikit di bawah nasional (2,92%;
yoy). Adapun kontributor utama inflasi berasal dari kelompok makanan, minuman,
dan tembakau dengan andil 1,53%, sehingga menjadi fokus utama pengendalian
inflasi ke depan.
Atas berbagai upaya yang telah
dilakukan, Provinsi Bali berhasil mencatatkan pengendalian inflasi yang relatif
baik dan menempati peringkat ke-18 nasional pada tahun 2025. Capaian ini
mencerminkan efektivitas sinergi TPID antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia,
BPS, Bulog, Perumda serta Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga ditengah
dinamika ekonomi yang terjadi di Provinsi Bali.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali
menyampaikan, tantangan inflasi pada tahun 2025, yaitu faktor cuaca,
meningkatnya volatilitas harga komoditas pangan, serta tingginya inflasi pangan
di sejumlah wilayah, seperti Sumatera dan Jawa. Tekanan harga tersebut turut
memengaruhi dinamika harga komoditas hortikultura di Bali.
Memasuki tahun 2026, tantangan akan
semakin kompleks. Beberapa faktor utama perlu menjadi perhatian antara lain
penyakit Lumpy Skin Disease (LSD) pada hewan ternak sapi, kondisi cuaca yang
tidak menentu, serta rangkaian Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) pada
Februari-Maret yang berpotensi meningkatkan tekanan permintaan dan harga
komoditas pangan.
BPS menegaskan, pentingnya kesiapan
pasokan pangan sebagai kunci pengendalian inflasi, mengingat pola historis
peningkatan permintaan masyarakat pada periode tersebut. Bulog Provinsi Bali
menyampaikan, kondisi ketersediaan stok pangan strategis saat ini dalam kondisi
aman. Bulog Provinsi Bali juga siap mendukung penguatan stabilisasi harga
melalui optimalisasi distribusi serta sinergi dengan program Gerakan Pasar
Murah guna menjaga keterjangkauan harga.
Menjelang HBKN Triwulan I 2026, TPID
Provinsi Bali memperkuat langkah-langkah jangka pendek, khususnya pada kelompok
makanan, minuman dan tembakau yang menjadi andil terbesar dalam inflasi. Butet
menyoroti adanya peningkatan volatilitas inflasi di sejumlah wilayah sentra
produksi, seperti Kabupaten Tabanan mengalami peningkatan volatilitas dari
0,54% pada 2024 menjadi 0,82%, dengan pola serupa di Badung dan Singaraja.
Volatilitas yang tinggi berpotensi
meningkatkan ketidakpastian (uncertainty) dan perlu dimitigasi secara
sistematis. Untuk memitigasi ketidakpastian tersebut, strategi end-to-end dari
hulu ke hilir terus diperkuat melalui peran Perumda di sisi hulu untuk
mendukung produktivitas dan sebagai offtaker untuk menjaga kesinambungan pasokan,
termasuk kerja sama dengan KDKMP dan supply pasokan ke SPPG dari sisi
hilir. Selain itu, program pengendalian inflasi pangan diharapkan dapat
menjadi langkah strategis yang dapat memperkuat implementasi pengendalian
inflasi berbasis aksi nyata di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Bali dalam
penutupnya menyampaikan, sinergi lintas instansi dalam TPID diharapkan semakin
solid dan terus diperkuat, terutama dalam dalam rangka mengantisipasi
peningkatan permintaan menjelang rangkaian HBKN Imlek, Nyepi, dan Ramadhan-IdulFitri
pada Triwulan I 2026. Di samping itu, penguatan peran Perumda sebagai offtaker
perlu dioptimalkan melalui perluasan kerja sama dengan desa dan dukungan
pembiayaan perbankan untuk memberikan kepastian pasar bagi petani.
Upaya stabilisasi juga perlu dilakukan
lebih intensif melalui dukungan sarana prasarana pascapanen, penguatan kerja
sama antarwilayah untuk memenuhi kebutuhan program strategis, pengawasan
distribusi yang berkelanjutan oleh Satgas Pangan. Masing-masing Kab/Kota IHK di
Bali sepakat untuk dapat memperkuat ketersediaan pasokan melalui perbaikan masa
tanam, perluasan KAD, serta pelaksanaan operasi pasar yang terkoordinasi dan
terjadwal.
Melalui sinergi yang kuat, penguatan
peran kelembagaan, serta langkah antisipatif yang terukur, pemda bersama Bank
Indonesia, BPS, TPID, Perumda, dan Satgas Pangan terkait berkomitmen menjaga
stabilitas inflasi Bali agar tetap terkendali, mendukung keberlanjutan
pertumbuhan ekonomi, dan menjaga daya beli masyarakat. (lan/bi)