DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS - Gubernur Bali Wayan Koster
menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali Agus Gede
Hendrayana Hermawan di Gedung Kertha Sabha, Rumah Jabatan Gubernur Bali,
Denpasar, Jumat (6/2/2026).
Audiensi ini
membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025 serta sinergi
pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis perencanaan pembangunan Bali ke
depan.
Dalam
pertemuan tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa data statistik yang
akurat harus menjadi rujukan utama dalam pelaksanaan visi pembangunan Nangun
Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era
Baru.
“Data dari
BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program
pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan
krama Bali,” tegas Gubernur Koster.
Kepala BPS
Provinsi Bali memaparkan bahwa perekonomian Bali sepanjang tahun 2025 tumbuh
sebesar 5,82 persen (c-to-c), merupakan pertumbuhan tertinggi dalam tujuh tahun
terakhir dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
5,11 persen. Struktur perekonomian Bali masih didominasi sektor akomodasi dan
makan minum, perdagangan, transportasi, konstruksi, serta industri pengolahan.
Jumlah
kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali pada tahun 2025 tercatat mencapai 6,94
juta kunjungan, melampaui kondisi sebelum pandemi, sementara perjalanan
wisatawan nusantara terus meningkat hingga lebih dari 26,6 juta perjalanan.
Dari sisi
kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan di Bali pada September 2025 tercatat
3,42 persen, terendah sejak penghitungan kemiskinan tahun 1996 sekaligus
terendah secara nasional. Jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 160,09 ribu
orang, dengan garis kemiskinan rumah tangga sebesar Rp2,65 juta per bulan.
Sementara
itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Bali pada November 2025 sebesar 1,45
persen, juga menjadi yang terendah di Indonesia. Struktur ketenagakerjaan
menunjukkan jumlah pekerja formal telah melampaui pekerja informal, serta
proporsi pekerja penuh terus meningkat.
Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) Bali tahun 2025 mencapai 80,53, menempatkan Bali pada
peringkat kelima nasional, mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, dan standar hidup masyarakat.
Dalam
kesempatan tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali juga menyampaikan proyeksi jumlah
penduduk dan laju pertumbuhan penduduk Bali periode 2020–2050.
Berdasarkan
proyeksi tersebut, jumlah penduduk Bali diperkirakan terus meningkat hingga
mencapai puncaknya sekitar tahun 2046 dengan jumlah sekitar 4,75 juta jiwa,
sebelum kemudian melandai dan berpotensi menurun setelah tahun 2047 seiring
dengan laju pertumbuhan penduduk yang diproyeksikan terus melambat dan bahkan
bernilai negatif pada periode 2045–2050.
Menanggapi
data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan perangkat daerah agar
menggunakan data BPS sebagai dasar perumusan program dan kebijakan pembangunan.
“Cari rumah
tangga miskin yang masih tersisa ini, petakan secara detail. Kepala dinas
sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas,
kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujar Gubernur.
Gubernur
juga menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja untuk memetakan pengangguran dan
menyelenggarakan bursa kerja berskala besar guna mempertemukan lulusan SMK dan
perguruan tinggi dengan dunia usaha.
“Pengangguran
ini harus kita nolkan. Kita harus serius bikin job fair besar, datangkan
perusahaan sebanyak-banyaknya, supaya anak-anak Bali terserap kerja,”
tambahnya.
Sejalan
dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, Gubernur Wayan Koster
menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah meluncurkan program strategis
“Satu Keluarga Satu Sarjana” sebagai bagian dari implementasi visi Nangun Sat
Kerthi Loka Bali. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas SDM, memutus
rantai kemiskinan antargenerasi, serta memastikan setiap keluarga di Bali
memiliki minimal satu lulusan pendidikan tinggi.
“Program
Satu Keluarga Satu Sarjana ini adalah investasi jangka panjang Bali. Kita ingin
setiap keluarga punya sarjana, sehingga kemiskinan bisa diputus dari akarnya,”
tegas Gubernur Koster.
Program yang
mulai dilaksanakan pada Agustus 2025 ini menargetkan 1.450 mahasiswa dari
keluarga kurang mampu, dengan pembiayaan penuh biaya pendidikan serta bantuan
biaya hidup sebesar Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan, bekerja sama dengan
26 hingga 28 perguruan tinggi di Bali.
Menanggapi
proyeksi perlambatan pertumbuhan penduduk, Gubernur Koster juga menjelaskan
kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Bali melalui Program Insentif Nyoman
dan Ketut yang akan berlaku mulai tahun 2026 sebagai upaya pelestarian budaya
sekaligus penguatan struktur demografi Bali.
Program
insentif ini ditujukan bagi anak ketiga (Nyoman/Komang) dan anak keempat
(Ketut), dengan tujuan mencegah semakin langkanya penggunaan nama khas Bali
serta mendorong pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan. Insentif yang
diberikan meliputi perawatan khusus bagi ibu hamil, bantuan pangan berupa
beras, telur, dan susu, pendidikan gratis dari PAUD hingga SMA, serta jaminan
kuliah bagi keluarga kurang mampu.
“Program
Nyoman dan Ketut ini bukan hanya soal demografi, tetapi juga pelestarian
identitas budaya Bali. Nama Nyoman dan Ketut tidak boleh punah. Ini juga bagian
dari strategi pembangunan manusia Bali ke depan,” tegas Gubernur Koster.
Program ini
mulai berjalan pada tahun 2025, dengan pemberian insentif penuh direncanakan
berlaku pada tahun 2026.
Dalam
audiensi tersebut, Kepala BPS Provinsi Bali juga memohon dukungan Pemerintah
Provinsi Bali dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang merupakan sensus
ekonomi kelima dan dilaksanakan setiap satu dekade sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dukungan yang diharapkan meliputi
penerbitan surat dukungan gubernur, sosialisasi kepada perangkat daerah dan
pelaku usaha, pencanangan sensus ekonomi tingkat provinsi, serta pendataan
perdana oleh Gubernur sebagai simbol dimulainya Sensus Ekonomi 2026 di Bali.
Gubernur
Koster menyambut baik rencana tersebut dan menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026
akan menjadi instrumen strategis untuk memperkuat basis data pembangunan Bali,
khususnya dalam transformasi ekonomi, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan
ekonomi biru sesuai arah pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Audiensi ini
diharapkan semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan BPS
dalam menyediakan data yang kredibel, terukur, dan mutakhir sebagai kompas
kebijakan pembangunan Bali yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. (lan)