Gubernur Koster saat rapat bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN), di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026). (Foto: Hum Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Dalam rangka mempermudah
dan mempercepat layanan terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan,
sekaligus menjalankan transparansi data bagi masyarakat luas, Gubernur Bali
Wayan Koster menyampaikan siap mengawal percepatan transportasi Digital
Pemerintah melalui Adopsi Digital Public Infrastructure (DPI) dan Kecerdasan
Buatan (AI) sebagai enabler program prioritas nasional.
Hal ini untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih
baik.
Hal ini disampaikannya saat mengikuti rapat bersama Dewan
Ekonomi Nasional (DEN), di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Kamis (26/2/2026).
Pada kesempatan ini, Gubernur Bali sebagai Kepala Daerah Provinsi
yang menjadi destinasi pariwisata di Indonesia, mengajak semua stakeholder
dan jajarannya untuk dapat memprioritaskan pembangunan infrastruktur Bali, agar
tetap menjadi pilihan wisatawan untuk dikunjungi.
Untuk itu pihaknya akan terus menjadikan pembangunan
infrastruktur Bali sebagai perhatian yang terus ditingkatkan.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah,
Jend. TNI (Purn) Luhut B. Panjaitan menyampaikan, sesuai Peraturan Presiden
Nomor 83/ 2025 digitalisasi/ govtech melalui adopsi DPI dan AI.
Dijelaskannya, dengan menggunakan adopsi Infrastruktur
Digital Publik (DPI) dan Kecerdasan Buatan (AI) sebagai enabler program
prioritas, maka ketepatan sasaran dan efektivitas program Perlinsos dan MBG
bisa mencapai sasaran tata kelola yang lebih baik, on demand, terverifikasi dan
didukung oleh pertukaran data yang memperkuat sasaran dan evaluasi.
Sasaran Layanan Perizinan Berusaha melalui OSS yang efektif
dan terintegrasi dengan platform layanan K/L dan Pemda, yang bertujuan untuk
kemudahan berusaha.
Selain itu, memperkuat Efisiensi Belanja Negara bertujuan
untuk mengefisiensikan belanja negara melalui E-Katalog dan E-Budgeting, serta
penyederhanaan layanan administrasi pemerintahan.
Selebihnya melalui DPI dan AI ini, dapat memperkuat Tata
Kelola Penerimaan Negara yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas tata kelola
penerimaan negara (SIMBARA, Coretax, PNBP, Sawit dll) serta layanan Digital
Masyarakat Berdasarkan Siklus Kehidupan.
Digital Publik Infrastruktur (DPI) dapat berupa identitas
digital, pembayaran digital dan pertukaran data.
Disampaikannya, agar transparansi dan efisiensi melalui DPI
dan AI ini ditargetkan selesai pada bulan Oktober nanti. Secara nasional akan
dilakukan launching sebanyak 200 Kabupaten di Indonesia, dan target pada bulan
Oktober terlaksana sebanyak 200 - 250 juta penduduk Indonesia yang sudah
memiliki digitalisasi bantuan sosial berbasis DPI.
Dengan memiliki digital bantuan sosial berbasis DPI dan AI
maka secara transparan akan dapat diketahui langsung masyarakat yang berhak
mendapat bantuan sosial dan sebagai penerima program keluarga harapan (PKH)
secara nyata. (hum/*)