Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menjadi bagian dalam Rakor Satgas Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik, yang digelar di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (11/03/2026). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyampaikan
dukungannya terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan
energi.
Dukungan dalam sektor pertanahan dan tata ruang akan
diupayakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi nasional.
Hal ini menjadi bagian pembahasan dalam Rapat Koordinasi
Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan
Listrik, yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM),
Jakarta, Rabu (11/03/2026).
“Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.
Menteri Nusron menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara itu, untuk wilayah Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan ada sekitar 50.000 hingga 60.000 hektare.
“Saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan dan
identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi tersebut,” tambah Nusron
Wahid.
Selain dukungan penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN akan
mendukung dalam aspek perizinan pemanfaatan ruang. Salah satunya, melalui
penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar untuk
memproses perizinan lainnya.
Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Menteri
Nusron mengusulkan agar pengembangan energi dapat dimasukkan ke dalam skema
PSN. “Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian
aspek pertanahan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Dalam rapat tingkat menteri tersebut, Menteri ESDM, Bahlil
Lahadalia, mengungkapkan bahwa presiden telah menginstruksikan percepatan
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas
hingga 100 gigawatt. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat
ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan
bakar minyak.
“Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik
dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat
pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,”
tutur Bahlil Lahadalia.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam pertemuan tersebut,
Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana. Rapat ini juga dihadiri oleh
sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. (*)