Komisi IX DPR RI saat sosialisasi program MBG, di Desa Pengambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat (24/4/2026. (Foto: dik/perspectives)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Komisi IX DPR RI terus
memperkuat pengawasan dan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam sosialisasi yang digelar di Desa Pengambengan,
Kabupaten Jembrana, Bali, Jumat (24/4/2026), legislator menekankan bahwa
kualitas asupan nutrisi menjadi kunci utama keberhasilan program nasional ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardani, secara
tegas mengingatkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak
"anti-kritik" terhadap masukan masyarakat. Penekanan ini muncul
sebagai respons atas adanya keluhan warga terkait standar kualitas makanan yang
didistribusikan.
"Penekanan saya agar SPPG yang melayani MBG ini
betul-betul mengawasi dan terus meningkatkan kualitas makanannya. Jika
masyarakat mulai mengembalikan makanan, SPPG harus segera introspeksi dan
berbenah. Respon cepat sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap
program MBG tetap terjaga," ujar Tutik Kusuma Wardani di hadapan ratusan
warga Banjar Muduk.
Program ini dinilai vital bukan sekadar sebagai bantuan
pangan, melainkan strategi jangka panjang untuk memutus rantai stunting dan
membangun generasi yang cerdas serta berdaya saing.
Meski ada catatan mengenai kualitas, warga Desa Pengambengan
mengakui dampak positif program ini.
Eka Yanti, salah seorang warga, menyebutkan bahwa MBG
menjadi motivasi tambahan bagi anak-anak untuk lebih rajin ke sekolah. Namun,
ia berharap variasi menu dan kesegaran bahan makanan tetap menjadi prioritas.
Selain aspek kesehatan, MBG juga diproyeksikan sebagai
motor penggerak ekonomi lokal.
Ir. Nani Iriani dari Kelompok Wanita Tani Indonesia yang
turut hadir, menjelaskan bahwa keberadaan SPPG menciptakan rantai pasok yang
besar.
Kebutuhan akan bahan pokok seperti beras, sayur, telur,
hingga tahu dan tempe merupakan peluang bagi warga sekitar untuk menjadi
penyuplai. Dengan demikian, ekosistem MBG diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pelayanan. (dik)