Gubernur Koster saat membuka seminar nasional Mewali Ring Uluning Kertha, di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Jumat (3/4/2026) pagi. (Foto: Hms Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Menghadapi modernisasi,
digitalisasi, dan masuknya pengaruh eksternal, pemimpin dan masyarakat Bali
dituntut untuk menjaga Dresta Bali (tradisi/adat) secara sistematis tanpa
bersikap reaktif atau emosional.
Langkah yang diambil harus meminimalkan risiko konflik
horizontal agar tidak mengganggu stabilitas pariwisata dan ekonomi Bali.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat membuka seminar
nasional Mewali Ring Uluning Kertha dengan tema Strategi Penguatan Dresta Bali
dalam mencegah dan menangkal intervensi Sampradaya Asing Ideologi Transnasional
yang dilaksanakan oleh Forum Gerakan Adat Se-Nusantara (FORGAS) Provinsi Bali,
di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali pada Jumat (3/4/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan seminar yang
dilaksanakan bukan semata sebagai ajang diskusi dan dialogis, namun sebagai
langkah strategis dalam penguatan Ideologi Bangsa yang berlandaskan Pancasila
dengan berakar kuat pada tradisi dan kearifan lokal, khususnya yang tumbuh
berkembang di tengah-tengah komunitas masyarakat adat.
“Bali tidak memiliki kekayaan sumber daya alam tambang
(seperti minyak, gas, atau batu bara). Anugerah terbesar Bali adalah
kebudayaan, yang menjadi hulu atau penggerak utama sektor pariwisata dan
ekonomi. Jika budaya rusak, maka daya tarik Bali akan hilang,” tegasnya.
Koster menekankan jika fondasi utama menjaga budaya Bali
adalah Desa Adat. Berbeda dengan Desa Dinas bentukan negara, Desa Adat adalah
warisan sosiologis-historis leluhur. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ini
dilakukan melalui penerbitan Perda No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali,
serta regulasi turunan untuk melindungi bahasa, aksara, dan busana Bali.
“Membangun atau mempertahankan budaya tidak bisa dibeli
dengan uang. Ia membutuhkan rekayasa sosial, pemahaman ideologis, dan
konsistensi, karena yang dihadapi adalah benda hidup (masyarakat) yang terus
digempur oleh pengaruh eksternal,” terangnya.
Mengingat Bali adalah etalase dunia yang padat kepentingan,
kebijakan yang diambil dikatakan Koster tidak boleh grusa-grusu atau
konfrontatif. Pendekatannya harus dapdap dan arif. Ada kesadaran penuh akan
konsep trade-off: satu sisi harus tegas menjaga budaya, tapi di sisi lain
eksekusinya tidak boleh menciptakan distorsi, masalah baru, atau konflik
horizontal yang justru akan menghancurkan iklim pariwisata dan ekonomi.
“Ini yang menjadi tantangan besar Kita ke depan semuanya.
Yang harus kita jaga sama-sama di Bali ini. Karena kita tengah menghadapi
faktor eksternal yang ingin berkembang di Bali. Ingin tumbuh di Bali. Ada yang positif, ada yang enggak. Salah satu
yang bisa mengancam kalau Kita enggak waspada, tidak kerja secara sistematis
maka Bali ini akan rusak. Untuk itu, drastabali ini harus dijaga dengan kuat,”
tambahnya.
Untuk itu, Gubernur Koster berharap seminar yang
dilaksanakan oleh FORGAS mampu mengedukasi masyarakat, khususnya para generasi
muda maupun para tokoh-tokoh masyarakat untuk kuat dan teguh dalam menjalankan
ajaran Hindu yang seutuhnya berdasarkan Tattwa, Susila, Acara berdasarkan
Dresta Bali yang tumbuh dan dijaga oleh desa adat di seluruh Bali.
Maka dari itu penguatan desa adat dan tokoh-tokoh masyarakat
adat perlu dilakukan untuk mengedukasi dan menguatkan pemahaman merekapada
ajaran Hindu Bali, Hindu Nusantara yang adiluhung. (hum/*)