Kementerian ATR/BPN sebagai instansi vertikal telah banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah. (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai instansi vertikal telah
banyak berpartisipasi membuka layanan dengan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP)
di berbagai daerah.
Konsep layanan ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai
jenis layanan pemerintah pusat dan daerah dalam satu atap sehingga pelayanan
publik dapat lebih dijangkau oleh masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP
karena pelayanan pertanahan ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Kita
pastikan layanan di MPP ini semakin hari semakin optimal pelaksanaannya, tentu
selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujar
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Webinar
Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (2/4/2026).
Dalam webinar ini, Dalu Agung Darmawan menyampaikan evaluasi
penyelenggaraan MPP yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN. Evaluasi tersebut
didapati berdasarkan penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selaku instansi yang menaungi MPP.
Salah satu aspek yang dievaluasi adalah koordinasi
antarinstansi. Koordinasi ini bisa melibatkan seluruh peserta MPP, contohnya
seperti Kementerian Keuangan atau Dinas Pendapatan Daerah.
“Aspek lain tentu yang berkaitan dengan kualitas.
Aspek-aspek ini yang harus kita tindaklanjuti secara terus menerus, sistematis,
dan terstruktur. Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN, kita harapkan memberikan
dampak bagi masyarakat,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Dalu Agung Darmawan berharap, melalui webinar ini jajaran
ATR/BPN dapat menyamakan persepsi dan pemahaman terkait penyelenggaraan MPP. Ia
meminta untuk seluruh satuan kerja (Satker) untuk selalu responsif.
“Teman-teman para Kepala Kantor, Kasi, Kasubbag TU,
teman-teman di Kantor Pertanahan untuk lebih memastikan penyelenggaraan Mal
Pelayanan Publik berjalan dengan baik,” imbaunya.
Narasumber dalam webinar dari Kementerian PANRB, Asisten
Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif, Yanuar Ahmad, menyatakan
hingga saat ini sudah ada 305 MPP yang disebar di seluruh Indonesia.
Kementerian PANRB mendorong agar MPP ini terus bertambah ke depannya.
“Memang dari 305 MPP ini, Kementerian ATR/BPN mengisi
sebanyak 239 MPP, tergolong instansi yang cukup tinggi kehadirannya setelah
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Di sini kita terus mendorong utk
peningkatan pelayanannya. Terlebih dibukanya MPP ini mendapat sambutan yang
cukup baik,” ujar Yanuar Ahmad.
Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini, dibuka oleh
Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(BPSDM) ATR/BPN, Norman Subowo.
Turut hadir menjadi narasumber, Kepala Biro Organisasi, Tata
Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) ATR/BPN, Einstein Al Makarima.
(AR/RT)