Gubernur Koster membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5) pagi. (Foto:humas.Prov.Bali)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS– Gubernur Bali, Wayan Koster, menginstruksikan seluruh pihak terkait untuk segera membenahi data penerima bantuan sosial (bansos). Langkah ini krusial agar penyaluran bantuan di lapangan benar-benar tepat sasaran dan berkeadilan.
Penegasan tersebut disampaikan saat Gubernur Koster membuka acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Agen Uji Coba Digitalisasi Bantuan Sosial Provinsi Bali yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting, Selasa (26/5) pagi.
Dalam arahannya, Gubernur Koster menekankan bahwa digitalisasi bansos merupakan langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan di Pulau Dewata. Menurutnya, validitas data menjadi kunci utama agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat menerima haknya secara adil dan transparan.
“Data penerima harus dibenahi dengan baik supaya bantuan sosial tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan di masyarakat,” tegas Koster yang mengikuti jalannya pertemuan dari Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta.
Program digitalisasi ini merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang diinisiasi oleh pemerintah pusat. Koster menyebutkan bahwa Bali menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang ditunjuk sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital, khususnya dalam mekanisme penyaluran bansos seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan.
“Bali satu-satunya provinsi yang dijadikan sebagai percontohan pelaksanaan pemerintahan berbasis digital terkait dengan proses dan mekanisme bantuan sosial khususnya penyaluran program PKH dan bantuan pangan,” ujarnya.
Untuk menyukseskan program percontohan ini, sebanyak 8.416 agen digitalisasi bansos telah disiagakan di seluruh wilayah Bali. Para agen ini bertugas mendampingi dan membantu masyarakat dalam proses pengajuan permohonan bantuan.
“Di Bali ada sebanyak 8.416 agen. Mereka ini yang akan membantu masyarakat untuk mengajukan permohonan PKH maupun bantuan-bantuan sosial yang lainnya,” jelas Koster.
Lebih lanjut, Gubernur Bali dua periode ini menambahkan bahwa transformasi digital di sektor bansos ini ke depan akan dikembangkan secara lebih luas dan komprehensif dalam tata kelola pemerintahan di Bali.
“Ke depan akan kita kembangkan jadi penyelenggaraan berbasis digital secara lebih komprehensif, tidak terbatas hanya pada bantuan sosial,” katanya.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh agen yang mengikuti bimtek untuk memahami tugas dan tanggung jawab mereka secara detail dan terukur, serta membangun komunikasi yang efektif dengan warga di wilayah masing-masing.
“Karena itu kita harus memastikan agen dapat memahami tugasnya dengan detail, terukur serta dapat berkomunikasi dengan baik dengan warga yang ada di wilayahnya. Karena sudah pasti warga yang akan mendapat bantuan ini kebanyakan berada di desa,” tegasnya.
Koster kembali mengingatkan bahwa keakuratan data merupakan modal mendasar dalam mengentaskan kemiskinan di Bali. Melalui data yang valid, bantuan akan menyasar masyarakat yang berhak. Hal ini, menurutnya, membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang kuat lintas lini pemerintahan.
“Kolaborasi diperlukan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas komitmen serta dukungan penuh Gubernur Bali terhadap pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos ini.
Tirta mengungkapkan bahwa Bali menjadi daerah istimewa karena melaksanakan uji coba ini serentak di seluruh kabupaten/kota. Keberhasilan program di Bali nantinya akan menjadi barometer dan percontohan untuk skala nasional.
“Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kami, namun atas dukungan Gubernur Bali beserta jajaran serta agen di lapangan acara bisa berjalan lancar. Melalui momentum ini, kami berharap kesejahteraan di provinsi Bali bisa kita upayakan bersama untuk ditingkatkan,” ungkap Tirta.
Ia menambahkan, melalui skema on-demand yang sedang diuji cobakan, masyarakat miskin dan rentan yang sebelumnya belum tersentuh bantuan pemerintah kini dapat melakukan registrasi bansos secara mandiri.
“Provinsi Bali juga diarahkan untuk mengintegrasikan program bantuan sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial lainnya khususnya program kesehatan, program Indonesia Pintar serta program peningkatan pendapatan dalam kerangka program kerja prioritas nasional yang telah diarahkan oleh Presiden. Sehingga kesejahteraan berkelanjutan bisa terwujud untuk seluruh masyarakat Bali,” pungkasnya. (*)