Wali Kota Jaya Negara bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6). (HumasDps)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, menghadiri acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Prosesi penyerahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali Ke-39 di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Provinsi Bali, Sumerta Kelod, Senin (8/6/2026).
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada Walikota Jaya Negara dan Ketua DPRD I Gusti Ngurah Gede. Melalui penyerahan ini, Kota Denpasar secara resmi diumumkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa dasar pemberian opini didasarkan pada empat aspek utama: kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
“Pemeriksaan yang dilakukan BPK berpedoman pada standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2026. Dengan penyerahan LHP ini diharapkan lebih meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah, sehingga lebih efektif, efisien dan akuntabel, sehingga dapat menjadi WTP yang berkualitas,” ujarnya.
Merespons pencapaian tersebut, Walikota Jaya Negara yang didampingi Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran BPK RI atas arahan dan bimbingannya selama ini. Ia juga mengucapkan terima kasih atas komitmen jajaran OPD di Pemkot Denpasar serta dukungan penuh dari DPRD Kota Denpasar.
Jaya Negara menegaskan bahwa Pemkot Denpasar pada intinya siap mendukung pemeriksaan rutin oleh BPK RI sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Ia pun langsung menginstruksikan seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemkot Denpasar untuk terus mendukung suksesnya proses pemeriksaan ke depan.
"Hal ini memberikan motivasi buat kami untuk bagaimana meningkatkan tata pola pemerintahan, khususnya dalam bidang keuangan. Ini penting sekali dan mudah-mudahan juga dengan WTP ini tentu akan mendorong kami untuk secara internal dalam melakukan konsolidasi terhadap beberapa catatan-catatan yang disampaikan oleh BPK RI Provinsi Bali. Mudah-mudahan pengelolaan keuangan yang baik ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kota Denpasar," harap Jaya Negara.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster turut memberikan apresiasi atas rekomendasi yang diberikan BPK RI kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-Bali.
“Sesuai arahan BPK, harus efektif, efisien dan tepat sasaran. Terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan arahan dan rekomendasi. Dan kami selalu melaksanakannya dengan kerja dan disiplin, sehingga pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Bali tidak saja baik secara administratif, tapi berdampak terhadap permohonan daerah maupun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Gubernur Koster.
Agenda berskala provinsi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, beserta para Wakil Ketua DPRD Bali. Turut hadir dalam acara ini Gubernur Bali Wayan Koster, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Anggota DPD RI perwakilan Bali, jajaran BPK RI, Forkopimda Provinsi Bali, Anggota DPRD Provinsi Bali, serta Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra.
Selain itu, acara juga dihadiri oleh para kepala OPD Provinsi Bali, bupati/walikota se-Provinsi Bali, ketua DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Bali, serta undangan terkait lainnya. (Ays.prokopim/dps)