Gubernur Koster dan Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana usai acara Gala Dinner Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam. (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, berkomitmen untuk saling memperkuat sinergi dalam pengelolaan keuangan negara. Langkah ini dilakukan demi mewujudkan pembangunan daerah yang terintegrasi melalui konsep "One Island, One Management" (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola) yang tertib administrasi.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026, yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Minggu (7/6/2026) malam.
Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, antara lain Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, serta Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana. Turut hadir pula perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Dalam sambutannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan ini sebagai forum sambung rasa untuk membangun sinergi yang kuat, sehingga seluruh tugas pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan benar.
Mengenai tata kelola keuangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Koster menegaskan bahwa dirinya menerapkan pengalaman kerja pengelolaan keuangan negara dari Badan Anggaran DPR RI. Ia selalu menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja secara faktual, mengikuti aturan, serta mematuhi arahan BPK.
"Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau di ukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut - turut, 12 kali," ujar Koster. Ia menambahkan bahwa raihan opini WTP ini harus betul-betul riil, berkualitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menekankan bahwa pendekatan "One Island, One Management" sangat krusial bagi masa depan Bali. Mengingat luas wilayah Pulau Bali yang relatif kecil, maka pembangunan harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
"Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali," jelasnya.
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, mengungkapkan bahwa tantangan Bali ke depan akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pembangunan di Bali tidak boleh berpuas diri pada satu prestasi saja, melainkan harus berjalan secara berkelanjutan agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Nyoman Adhi juga mengapresiasi visi Gubernur Koster terkait konsep "One Island, One Management". Menurutnya, konsep tersebut sangat ideal untuk menjawab tantangan masa depan. BPK pun meminta seluruh elemen di Provinsi Bali untuk bersinergi menjaga ketertiban administrasi keuangan demi keberlanjutan kebijakan publik.
"Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali kedepan," pungkas Nyoman Adhi.(*)