Dalu Agung Darmawan dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (14/7/2026). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat pengendalian
pelaksanaan program dan anggaran pada semester II tahun 2026 guna memastikan
target kinerja tercapai optimal.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan,
pada Selasa (14/07/2026), mengumpulkan dan memberikan arahan kepada para Kepala
Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah)
Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi berkala dan memantau progres program
strategis yang tengah dijalankan.
“Target capaian kita di tahun ini adalah 98%. Untuk
mencapainya, harus sudah menyiapkan strategi teknis sebelum akhir Juli. Kepala
Kanwil dan Kepala Kantah harus benar-benar mengetahui target prioritas di
wilayahnya dan memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana,” ujar Dalu
Agung Darmawan dalam kegiatan Pembukaan Evaluasi Kinerja Program, Kegiatan, dan
Rencana Aksi Pelaksanaan Kegiatan Triwulan II Tahun 2026, yang berlangsung di
Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Menurut Dalu Agung Darmawan, salah satu hal yang dapat
dijadikan instrumen utama dalam pengelolaan program dan anggaran adalah Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Muatan yang ada dalam SAKIP
bisa mengukur dan memastikan setiap anggaran yang akan digunakan dapat
menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat atau result oriented.
“SAKIP ini strategis bukan hanya melihat capaian tapi juga
mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi internalnya. Jadi
kalau Tim Pembina melihat unsur-unsur SAKIP, saya pikir itu sudah mencerminkan
kondisi pembinaan dan evaluasi program di ranah Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2,”
tutur Dalu Agung Darmawan.
Sebagai langkah memperkuat pengendalian pelaksanaan program dan anggaran, Inspektur Jenderal (Irjen) ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, mengatakan bahwa untuk semester II akan dilakukan pengawasan secara tematik, seperti pada program-program strategis nasional. Menurutnya, program strategis nasional perlu diawasi ketat karena skala anggarannya sangat besar.
“Misal seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Kalau outcome-nya tidak bermanfaat kepada masyarakat, itu celah sorotan dari para Aparat Penegak Hukum,” tutur Irjen ATR/BPN.
Pudji Prasetijanto Hadi juga mengimbau agar para pimpinan satuan kerja secara berkala melakukan evaluasi program kerja. “Mohon program PTSL dan RDTR ini senantiasa dievaluasi misal per minggu. Tujuannya, agar kita bisa memetakan program kita, kita bisa merasa bahwa program kita ada kekurangan di sana, makanya dievaluasi, diperbaiki,” tegas Irjen ATR/BPN.
Dalam pertemuan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir, turut menyampaikan paparan singkat terkait target capaian semester II 2026. Adapun pertemuan ini dihadiri langsung oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan diikuti secara daring oleh para Kepala Kanwil BPN Provinsi dan Kepala Kantah Kabupaten/Kota se-Indonesia. (AR/FA)