Bupati Kembang Hartawan memastikan perbaikan gedung sekolah SD 2 Pengambengan akan dijadikan skala prioritas pada tahun anggaran 2027 mendatang. (Foto: Hms Jbr)
JEMBRANA,
PERSPECTIVESNEWS-
Sebanyak 7 gedung sekolah dasar (SD) di Kabupaten Jembrana mengalami kerusakan
berat. Dari jumlah tersebut, SD 2 Pengambengan menjadi salah satu prioritas
yang bakal segera direnovasi oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana pada tahun
2027.
Data Dinas
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Jembrana mencatat total sekolah SD se
Jembrana yang rusak berat ada 22 sekolah. Sudah dikerjakan di tahun 2025
sebanyak 11 sekolah. Secara bertahap Pemkab Jembrana memprioritaskan perbaikan
bagi sekolah dengan rusak berat disesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang
ada.
"Dari
11 yang tersisa itu, 4 sekolah sudah direhab dengan anggaran pusat melalui program revitalisasi, jadi sisa
lagi 7 sekolah dan SD 2 Pengambengan salah satunya yang masuk kategori rusak
berat," ungkap Kadis Dikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra.
Anom
Saputra menambahkan, khusus untuk SD 2 Pengambengan, kerusakan utama menyasar
bagian atap, plafon yang jebol di beberapa ruang kelas sehingga membahayakan
aktivitas belajar mengajar.
Namun
tidak semua rusak, terdapat satu bangunan yang masih bisa digunakan.
"Kami
sudah melaporkan kondisi riil di lapangan melalui Bapak Bupati agar bisa
diprioritaskan. Astungkara di tahun anggaran 2027 sekolah SD 2 Pengambengan
sudah bisa di renovasi," ucapnya.
Menanggapi
kondisi tersebut, Bupati Kembang Hartawan memastikan perbaikan gedung sekolah
ini akan dijadikan skala prioritas pada tahun anggaran 2027 mendatang.
Kondisi
fisik sekolah yang memperhatinkan ini memang membutuhkan penanganan serius agar
tidak membahayakan aktivitas belajar-mengajar para siswa.
"Kondisi
SD 2 Pengambengan ini memang sudah masuk dalam catatan kita. Perbaikannya akan
kita prioritaskan di tahun 2027 mendatang," ujar Bupati Kembang, Kamis
(30/7/2026).
Bupati
menjelaskan, penanganan sarana pendidikan yang rusak berat memang menjadi salah
satu perhatian utama pemerintah daerah. Namun, penganggarannya perlu
disesuaikan dengan mekanisme dan perancangan APBD yang berjalan.
"Kita
pastikan perbaikannya terkawal dengan baik di tahun 2027 agar para siswa dan
guru bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman," tegasnya. (prokopim jbr)