Gubernur Koster saat menerima jajaran pimpinan Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7). (Foto: Humas-Prov. Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk mempererat sinergi dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali guna mendongkrak kualitas pelayanan publik. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas tersebut dinilai menjadi kunci utama menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan oleh Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran pimpinan Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7).
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona, selaku pimpinan rombongan menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang terus diberikan Pemprov Bali. Menurutnya, kerja sama yang telah terjalin diharapkan semakin solid untuk mendorong perbaikan layanan publik di berbagai sektor.
Rahmadi juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat menggoyahkan independensi lembaga pengawas tersebut. Ia menegaskan bahwa integritas lembaga diukur dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, bukan dari ada atau tidaknya hibah.
"Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan," tegas Rahmadi.
Ia turut menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Bali yang memberikan hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.
Lebih lanjut, Rahmadi menilai kondisi di Bali hingga saat ini relatif kondusif. Ombudsman berkomitmen terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan demi membenahi kualitas pelayanan di daerah.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menggarisbawahi bahwa peningkatan pelayanan kepada publik bukan merupakan tanggung jawab tunggal satu lembaga, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas instansi. Keberadaan Ombudsman dinilai sangat membantu Pemprov Bali dalam menjalankan pengawasan pelayanan.
Meski keberhasilan layanan yang berkualitas memberikan citra positif bagi pemerintah daerah, Koster menegaskan bahwa peran utama pengawasan tetap berada di tangan Ombudsman sehingga keberadaannya harus terus didukung.
"Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat," ujar Koster.
Ia juga menambahkan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat di Bali memiliki tujuan sejalan, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pemprov Bali, sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, siap memberikan dukungan, termasuk bagi instansi pusat yang baru berdiri.
"Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung," katanya.
Di samping membahas pelayanan publik, Gubernur Koster turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Kebijakan ini tidak hanya menjadi simbol pelestarian budaya, tetapi juga strategi nyata menggerakkan perekonomian kerakyatan.
Penggunaan pakaian adat secara rutin terbukti meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal, seperti kain tenun dan jarit karya perajin serta pelaku UMKM di Bali.
Melalui sinergi yang kian erat antara Pemprov Bali dan Ombudsman RI, kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata diharapkan terus meningkat sehingga masyarakat dapat menikmati layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. (*)