DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS – Gubernur Bali Wayan Koster meminta industri Financial Technology (Fintech), khususnya Pinjaman Daring (Pindar), tidak sekadar menjadikan Bali sebagai pasar pembiayaan. Kemudahan akses layanan keuangan digital mendesak untuk diimbangi dengan penguatan literasi keuangan agar masyarakat terhindar dari perilaku konsumtif dan jebakan utang impulsif.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Koster saat menjadi pembicara pada Fintech Lending Days (FLD) 2026 yang mengusung tema “Advancing Indonesia's Digital Financing Ecosystem” di Bali Sunset Road Convention Center (BSCC), Pemogan, Denpasar Selatan, Jumat (21/8/2026).
Koster menyoroti porsi penyaluran Pindar secara nasional yang masih timpang. Saat ini, sekitar dua pertiga dari total pembiayaan Pindar di Indonesia masih terserap untuk kebutuhan konsumtif, sedangkan sektor produktif baru menerima sepertiga. Padahal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan penyerapan sektor produktif berada di angka 40 hingga 50 persen.
"Ini adalah tantangan bersama, utamanya pelaku industri," tegas Koster.
Khusus di Pulau Dewata, Koster mendorong pelaku Pindar agar mengalihkan fokus pembiayaan ke sektor-sektor produktif, seperti petani organik, pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya Bali, UMKM, hingga pengusaha muda. Pelaku Pindar dituntut untuk memahami karakteristik serta ekosistem usaha lokal Bali.
"Kami berharap industri Pindar benar-benar memahami dan masuk ke ekosistem usaha lokal Bali, bukan hanya melihat Bali sebagai pasar, melainkan sebagai mitra yang karakteristiknya perlu dipahami," ujar Koster.
Ia menambahkan, kemudahan permodalan tanpa pemahaman hak, kewajiban, serta risiko berisiko menjadi bumerang. Tanpa edukasi yang memadai, masyarakat sangat rentan mengambil keputusan finansial yang salah.
"Masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban sebagai peminjam sangat rentan terjebak pada keputusan berutang yang impulsif, bukan untuk modal usaha produktif, melainkan konsumsi sesaat," imbuhnya.
Gubernur Koster meminta penyaluran dana tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan volume semata, tetapi juga mengedepankan prinsip transparansi, ketepatan sasaran, dan perlindungan konsumen.
"Yang kami harapkan adalah ekosistem pembiayaan digital yang sehat, tepat sasaran, produktif, transparan, dan melindungi konsumen. Bukan ekosistem yang tumbuh cepat tapi meninggalkan masalah di kemudian hari," bebernya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menyatakan kesiapannya menjadi mitra regulator dan industri. Bali memiliki modal sosial berupa 1.500 Desa Adat serta program literasi digital yang telah berjalan di SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali untuk menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
"Karena kami memiliki jaringan yang menjangkau seluruh pelosok melalui 1.500 Desa Adat. Kami juga memiliki program literasi digital yang sedang berjalan di seluruh SMA, SMK, dan Desa Adat se-Bali. Jaringan ini bisa menjadi saluran yang efektif untuk program edukasi keuangan yang menyentuh masyarakat hingga ke tingkat akar rumput," urainya.
Koster pun berharap industri pembiayaan digital dapat mengambil bagian serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat tempat mereka beroperasi, sekaligus menyampaikan apresiasi atas digelarnya ajang tersebut.
"Terima kasih telah memilih Bali sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis ini. Semoga Fintech Lending Days 2026 menghasilkan kesepakatan dan langkah-langkah nyata yang berdampak bagi pengembangan ekosistem pembiayaan digital Indonesia, khususnya bagi kemajuan UMKM dan Krama Bali," pungkasnya.
Sementara itu, Dewan Pengawas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Bernadino Vega, mengamini potensi besar Bali yang memiliki sekitar 440 ribu UMKM. Menurutnya, tantangan utama industri Pindar tidak hanya seputar ketersediaan dana, melainkan bagaimana memperluas keterhubungan pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan yang terintegrasi.
"Tantangan dalam industri Pindar bukan hanya dalam kemampuan penyediaan dana, tapi bagaimana kita mendorong semakin banyak pelaku usaha yang masuk dan terhubung dalam ekosistem keuangan," sebut Bernadino seraya menekankan pentingnya tata kelola yang kuat, penyaluran dan penagihan yang bertanggung jawab, serta perlindungan konsumen.
Forum strategis FLD 2026 yang digelar oleh AFPI bekerjasama dengan CNBC Indonesia ini mempertemukan regulator, pemerintah, pelaku industri jasa keuangan, investor, asosiasi, perbankan, dan mitra strategis. Rangkaian acara diisi dengan strategic forum, business matching, networking session, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), serta industry showcase.
Acara ini turut melibatkan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, serta menghadirkan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam sesi Fireside Conversation. (*)