Gubernur Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menandatangani Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan di Provinsi Bali, Selasa (25/8/2026). (Foto: dok.istanapresiden)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS — Gubernur Bali Wayan Koster bersama Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menandatangani Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Infrastruktur Ketenagalistrikan Berbasis Energi Terbarukan di Provinsi Bali, Selasa (25/8/2026).
Penandatanganan kesepakatan tersebut berlangsung dalam rangkaian peluncuran dan groundbreaking Program PLTS 100 GWp Site Gilimanuk oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali. Dalam tahap awal, alokasi program untuk Bali mencapai 1.000 GWp.
Dalam peninjauan tersebut, Presiden Prabowo dan Gubernur Koster turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana beserta pejabat terkait lainnya.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi mendalam atas besarnya dukungan Pemerintah Pusat terhadap transisi energi di Bali.
"Mewakili Pemerintah dan masyarakat Bali, kami mengucapkan terimakasih kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto yang telah meluncurkan kebijakan program PLTS 100 GWp di Provinsi Bali. Untuk diketahui, alokasi untuk Bali saat ini mencapai 1.000 GWp. Bapak Presiden telah memberikan kebijakan yang dilaksanakan oleh Bapak Menteri ESDM dan dieksekusi oleh PT. PLN Persero yang lokasinya di Provinsi Bali," ujar Koster.
Ia menjelaskan bahwa keberadaan program ini memperkuat komitmen Bali dalam mewujudkan kawasan bersih lingkungan yang sejatinya telah dirancang sejak beberapa tahun lalu melalui kebijakan Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih yang diatur dalam Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019.
"Program ini sebenarnya sudah dirancang sejak tahun 2019 lalu, namun belum berjalan optimal, karena situasi saat itu kurang kondusif akibat ada pandemi COVID-19. Sekarang ada momentum yang tepat, Bapak Presiden RI telah meluncurkan program ini, sehingga akan segera bisa diwujudkan," tegasnya
Sebagai bentuk komitmen di daerah, Pemerintah Provinsi Bali siap mendukung penuh kebutuhan lahan yang diperlukan bagi pengembangan infrastruktur PLTS tersebut.
"Tugas kami di daerah, ialah membebaskan lahan milik negara yang tidak produktif dan bisa difungsikan untuk memberikan manfaat banyak kepada masyarakat, terutama kebutuhan energi yang tertuang dalam haluan pembangunan Bali 100 tahun yaitu Bali Mandiri Energi dengan Bali Energi Bersih. Jadi ini akan kami laksanakan," lanjut Gubernur Koster.
Lebih jauh, Koster menekankan pentingnya transisi energi hijau bagi keberlanjutan sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian Bali. Manfaat dari pada PLTS ini, tidak saja untuk memenuhi kebutuhan energi, tapi juga meningkatkan citra pariwisata Bali. Karena Bali merupakan daerah wisata utama dunia yang perlu didukung oleh ekosistem lingkungan yang bersih.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyambut positif kolaborasi strategis ini sebagai langkah besar transformasi sistem kelistrikan di Pulau Dewata.
"Ini suatu kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar. Sebagai contoh di Bali, dengan adanya 100 GWp. Untuk saat ini kami mengaplikasikan untuk tahap awal 1000 GWp. Dengan adanya program ini, sistem kelistrikan Bali bergeser yang tadinya ada faktor penggunaan BBM yang impor, digantikan dengan energi dari domestik. Dari energi mahal menjadi energi yang murah, dari energi fosil menjadi energi baru terbarukan. Ini sejalan dari program Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster terkait Bali Mandiri Energi dan Bali Energi Bersih yang menjadi penopang pariwisata Bali. Agar pariwisata Bali bertumbuh berkembang dengan adanya energi hijau, yang jauh lebih handal, lebih bersih, dan lebih ekonomis," terang Darmawan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan percepatan program PLTS ini membutuhkan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, terutama dalam hal kesiapan lahan.
"Untuk itu hari ini kami menandatangani program kerjasama. Akselerasi ini perlu kerjasama yang erat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi. Karena salah satu kunci dari program PLTS ini adalah penyediaan lahan," pungkasnya. (humas)