Perspectives News

Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Optimalisasi Aset Pemprov Bali untuk Perkuat Fiskal Daerah

Gubernur Koster menghadiri Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Bali, Senin (7/9). (Foto: Humas-Prov. Bali) 

DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS— Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan dan optimalisasi pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Langkah ini diambil guna memastikan seluruh aset daerah dapat memberikan manfaat optimal dan tidak dibiarkan terbengkalai.

Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali saat menghadiri sidang mengenai Pengelolaan dan Optimalisasi Aset Pemprov Bali. Koster menyoroti pentingnya tata kelola aset yang produktif demi memperkuat kapasitas dan kemandirian fiskal daerah.

“Aset Pemprov Bali berkeliaran di mana-mana, tetapi ditempati secara liar oleh orang lain atau tidak terurus. Saya akan bekerja keras untuk mengelola aset ini,” tegas Koster di hadapan anggota dewan.

Mengutip pandangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Koster menyebutkan bahwa di negara maju, aset negara bekerja untuk menghasilkan manfaat, sedangkan di negara berkembang justru banyak aset yang tidak produktif. Oleh karena itu, Pemprov Bali berkomitmen membenahi aset agar tidak ada lagi lahan atau properti milik daerah yang “tidur”.

Dalam rapat tersebut, Koster memaparkan sejumlah langkah signifikan yang telah dilakukan Pemprov Bali dalam mengoptimalkan aset-aset strategis.

Salah satunya adalah aset di Padanggalak yang sebelumnya dikerjasamakan dengan pihak ketiga namun mangkrak selama puluhan tahun. Saat ini, pengelolaannya telah berjalan dengan baik dan berhasil menyumbang pemasukan sekitar Rp63 miliar ke kas daerah.

Selain itu, Pemprov Bali juga mengoptimalkan lahan seluas 50 are di kawasan strategis Renon, tepat di sebelah Gedung BPD Bali. Lahan yang sebelumnya hanya ditempati oleh BTB dan UPT Samsat tanpa memberikan hasil maksimal tersebut kini dimanfaatkan melalui kerja sama dengan Bank BPD Bali.

Aset di Renon tersebut telah melalui proses appraisal dengan nilai sekitar Rp150 miliar dan disertakan sebagai bagian dari modal Pemprov Bali pada BPD Bali. Melalui skema ini, Pemprov Bali memperoleh dividen lebih dari 30 persen.

Dengan tambahan penyertaan modal sekitar Rp145 miliar, aset kawasan Renon diproyeksikan mampu memberikan dividen tahunan sebesar Rp37 miliar hingga Rp40 miliar. Langkah ini sekaligus mendukung rebranding dan pembangunan gedung baru Bank BPD Bali agar lebih modern serta berdaya saing.

Penataan strategis lainnya dilakukan pada tanah milik Pemprov Bali seluas 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua. Sebelumnya, lahan ini hanya menghasilkan pendapatan sewa sebesar Rp6 miliar per tahun, yang kemudian dievaluasi menjadi Rp7 miliar per tahun pada 2017. Namun, pembayaran sewa tidak berjalan semestinya dan baru terungkap pada 2020.

Menindaklanjuti persoalan tersebut, Gubernur Koster menugaskan pihak independen untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Hasil appraisal terbaru menunjukkan nilai pemanfaatan lahan yang jauh lebih tinggi, yakni mencapai sekitar Rp51 miliar per tahun.

Dari periode 2017 hingga 2021, Pemprov Bali berhasil memperoleh penerimaan sekitar Rp41 miliar, termasuk denda. Karena mitra sebelumnya dinilai tidak menyelesaikan kewajibannya dengan baik, Pemprov Bali memutuskan untuk mencari mitra baru.

Melalui appraisal ulang, nilai pemanfaatan aset Nusa Dua meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun. Bersama mitra baru, skema pembayaran dilakukan di muka sebesar kurang lebih Rp850 miliar setelah memperhitungkan discount rate hingga tahun 2050.

Dari hasil optimalisasi tersebut, Pemprov Bali menempatkan dana sebesar Rp300 miliar pada BPD Bali pada Desember 2025. Penempatan dana ini diproyeksikan mampu memberikan dividen minimal sekitar Rp108 miliar bagi kas daerah.

Di akhir penyampaiannya, Koster menegaskan bahwa berbagai langkah penataan aset ini merupakan bagian dari upaya inovatif dalam menggali sumber pendapatan daerah serta memastikan setiap aset memberikan nilai tambah bagi pembangunan Bali.

Ia pun mengharapkan dukungan penuh dari DPRD Provinsi Bali agar sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjalin erat.

“Jangan sampai aset kita tidur. Maka dukungan anggota Dewan yang terhormat sangat saya butuhkan. Sampai saat ini kerja sama sudah sangat baik, agar kemajuan Bali bisa terus kita usahakan, agar Bali bisa semakin berdaya saing,” pungkas Koster. (*)

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama