JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima barang rampasan negara dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui penetapan status penggunaan. Penyerahan aset dilakukan di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Jakarta pada Selasa (15/09/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan,
menjelaskan bahwa aset yang diserahkan ke Kementerian ATR/BPN akan dimanfaatkan
untuk mendukung kebutuhan kedinasan dan layanan kepada masyarakat.
“Penyerahan aset ini menjadi sesuatu yang kita butuhkan
untuk mendukung layanan kepada masyarakat, baik layanan yang sifatnya langsung
maupun yang tidak langsung. Jadi kami mengapresiasi kepada KPK terkait dengan
hal ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk mendukung layanan yang lebih
baik lagi,” ujar Sekjen ATR/BPN.
Aset yang diterima terdiri atas tanah dan bangunan di
Komplek Grand Royal Residence I Blok F4, Kelurahan Karang Malang, Kecamatan
Indramayu, Kabupaten Indramayu, dengan luas tanah 120 m² dan luas bangunan 132
m² senilai Rp569.023.000. Kemudian, sebidang tanah di Desa Banjaragung,
Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, seluas 134 m² senilai
Rp143.816.000, serta satu unit kendaraan minibus Daihatsu F700RG TS AT senilai
Rp50.359.000. Total nilai aset yang diterima mencapai Rp763.198.000.
Dalu Agung Darmawan menjelaskan, tanah dan bangunan tersebut
dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kedinasan, termasuk mendukung
pegawai yang membutuhkan fasilitas tempat tinggal dinas. Pemanfaatan aset juga
akan dikaji untuk mendukung operasional kantor.
“Misalnya untuk pembangunan gedung arsip atau daya dukung
lainnya. Nanti kita lihat perkembangannya,” tambah Sekjen ATR/BPN.
Dari sisi KPK, penyerahan aset tersebut merupakan bagian
dari rangkaian penyelesaian perkara setelah proses penanganan hukum.
Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan
Eksekusi (Labuksi) KPK, Mungki Hadipratikto, mengatakan pemanfaatan barang
rampasan negara oleh kementerian dan lembaga menjadi bentuk manfaat lain dari
penanganan perkara tindak pidana korupsi.
“Ketua KPK menitipkan pesan, terhadap aset-aset ini tolong
nanti dikasih plang yang menyatakan bahwa ini merupakan hasil dari penanganan
perkara KPK. Tujuannya adalah untuk edukasi kepada masyarakat bahwa penanganan
perkara itu tidak melulu menghukum pelaku, tapi juga bisa memberikan manfaat
untuk masyarakat tidak secara langsung, namun melalui kementerian dan lembaga,”
ungkap Mungki Hadipratikto.
Penyerahan barang rampasan negara kali ini ditandai dengan
penandatanganan berita acara dan penyerahan sertifikat bukti kepemilikan oleh
Direktur Labuksi KPK kepada Sekjen ATR/BPN.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Kementerian HAM serta
Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI turut menerima barang
rampasan negara.
Dalam kesempatan ini, Sekjen ATR/BPN hadir didampingi
Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi; Kepala Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara, Kartika Sari; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Indramayu, Dwi Hary Januarto; Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mojokerto,
Mateus Joko Slameto, beserta jajaran Kementerian ATR/BPN.
Turut hadir, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari
KPK, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. (MW/YZ)