Wagub Giri Prasta saat menghadiri Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/10/2026). (Foto: Humas-Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menegaskan bahwa seluruh masukan dan pandangan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Bali menjadi instrumen krusial dalam menyempurnakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan Giri Prasta usai mengikuti Rapat Paripurna ke-55 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPRD Provinsi Bali, Denpasar, Senin (26/10/2026). Menurutnya, sinergi yang solid antara pihak eksekutif dan legislatif sangat diperlukan guna memastikan kebijakan anggaran yang ditetapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
“Masukan yang konstruktif ini merupakan salah satu pedoman bagi kita, sehingga ke depan keputusan yang diambil betul-betul menjadi keputusan pemerintah daerah, yaitu melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif,” jelas Giri Prasta, menekankan bahwa saran dari DPRD merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pembahasan anggaran.
Dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Provinsi Bali tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, penyusunan anggaran juga dilakukan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar seluruh program pembangunan dapat berjalan secara terukur dan bertanggung jawab.
Terkait postur anggaran, Pemprov Bali telah memperhitungkan secara cermat kondisi pendapatan, belanja, serta proyeksi defisit anggaran. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencermati kondisi fiskal guna menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan agar tetap selaras dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, bagi program dan kebutuhan pembangunan yang belum terakomodasi secara optimal di dalam APBD induk 2027, Giri Prasta memastikan hal tersebut akan menjadi perhatian dan dapat dipertimbangkan kembali pada pembahasan Perubahan APBD 2027 dengan melihat skala prioritas serta ketersediaan anggaran.
Menanggapi sorotan fraksi-fraksi mengenai penurunan alokasi anggaran pendidikan dalam rancangan APBD 2027 yang dipengaruhi oleh berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat, Giri Prasta memastikan komitmen pemerintah daerah untuk tetap menjadikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan di Bali pada tahun 2027 tetap direncanakan memenuhi, bahkan melampaui, ketentuan minimal yang diamanatkan oleh undang-undang.
Berdasarkan perhitungannya, alokasi anggaran pendidikan di Bali mencapai sekitar 21 persen, melampaui batas minimal 20 persen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
“Dengan penurunan anggaran yang dipasang di APBD induk Tahun 2027 ini, kami yakin dan percaya kita tidak keluar dari regulasi dan akan mencukupi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan anggaran pendidikan minimal 20 persen. Astungkara, di Bali sudah 21 persen, artinya sudah melebihi yang diamanatkan undang-undang,” ungkapnya.
Giri Prasta kembali menekankan pentingnya efisiensi serta ketepatan dalam pengalokasian anggaran agar keterbatasan fiskal tidak menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, khususnya di sektor pendidikan. Pemprov Bali berkomitmen untuk terus mencermati kebutuhan anggaran secara menyeluruh dengan mengutamakan efektivitas program dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh warga.
Melalui pembahasan Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2027 ini, Pemerintah Provinsi Bali berharap kemitraan strategis dengan legislatif semakin erat untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang realistis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan. (*)