Gubernur Koster saat menghadiri kegiatan psikotes pejabat Eselon II di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4, Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana (Unud), Kampus Sudirman, Denpasar, Selasa (20/10). (Foto: Humas-Prov.Bali)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Pemerintah Provinsi Bali menggelar pemetaan profil psikologis (psikotes) bagi seluruh pejabat Eselon II guna mendapatkan gambaran karakteristik kepemimpinan yang utuh dan komprehensif. Langkah ini diambil karena penilaian manajemen talenta dan portofolio yang selama ini digunakan dinilai masih berpotensi menimbulkan bias serta belum sepenuhnya mencerminkan kompetensi riil di lapangan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Sidang Prof. dr. I Goesti Ngoerah Gde Ngoerah, Lantai 4 Gedung Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Kampus Sudirman, Denpasar tersebut diikuti sebanyak 40 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Bali. Tes berlangsung dari pukul 09.00 hingga 12.00 WITA melalui kerja sama antara Fakultas Kedokteran Unud dan BKPSDM Provinsi Bali untuk mendorong kesejahteraan kerja serta efektivitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, pelaksanaan psikotes ini tidak ditujukan untuk mencari-cari kesalahan pejabat, melainkan sebagai upaya objektif dalam memetakan potensi personal secara mendalam. Menurutnya, selama ini pengisian jabatan untuk Eselon II, III, hingga IV kerap dilakukan tanpa interaksi langsung, melainkan hanya bersandar pada rekam jejak administratif.
"Terima kasih telah mengikuti tes psikotes ini. Saya ingin mendapatkan gambaran profil karakteristik personal seluruh pejabat Eselon II," ujar Gubernur Koster saat memberikan pengarahan di lokasi kegiatan, Selasa (20/10).
Ia mengakui, pola penilaian yang berpatokan semata pada portofolio belum menjamin kesesuaian antara kualifikasi kertas dan rekam jejak eksekusi program. "Karena itu saya buat tes ini agar saya mendapatkan gambaran lebih personal yang lebih utuh. Saya ingin jabatan ini betul-betul diisi oleh kompetensi yang profesional dan kepemimpinan yang tepat," tegasnya.
Gubernur Koster menekankan pentingnya akurasi penempatan jabatan mengingat posisi Eselon II memiliki peran vital sebagai perpanjangan tangan kepala daerah. Para kepala perangkat daerah bertanggung jawab langsung dalam mengoperasionalkan kebijakan serta program strategis daerah.
Dari kacamata sosiologis, Koster memaparkan bahwa karakter personal seseorang sangat memengaruhi perilaku kerja sehari-hari. Kecenderungan dominan dalam kepribadian pejabat, baik positif maupun negatif, dapat berdampak langsung pada iklim organisasi dan ekosistem lingkungan kerja.
Meski demikian, Gubernur menggaransi bahwa seluruh hasil pemetaan psikologis ini bersifat rahasia dan tidak akan dipublikasikan ke umum. Tes ini tidak serta-merta berujung pada pencopotan jabatan, melainkan menjadi basis pemetaan kinerja ke depan.
"Hasilnya tidak disebarluaskan. Ini bukan berarti akan dicopot dari jabatan, meskipun saya dapat gambaran ke depannya kalau kinerjanya tidak bagus, apalagi ini Eselon II," jelas Koster.
Menutup arahannya, Gubernur meminta seluruh pejabat Eselon II untuk terus meningkatkan responsivitas dan kualitas kinerja. Para pimpinan perangkat daerah diinstruksikan bekerja secara sistematis sesuai matriks program yang telah ditetapkan serta berpedoman teguh pada Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) masing-masing.
"Bukan hanya sistematis dalam bekerja, tapi memahami kinerja yang baik sebagai Aparatur Sipil Negara. Harus lebih responsif dan lebih tepat dalam mengerjakan kebijakan ke depannya," pungkas Koster. (*)