DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS — Pemerintah Provinsi Bali menjajaki peluang kerja sama strategis di sektor peternakan dengan Pemerintah Timor-Leste, khususnya terkait potensi ekspor sapi Bali guna mendukung peningkatan kualitas ternak dan ketahanan pangan di negara tetangga tersebut.
Langkah ini dimatangkan saat Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan resmi Sekretaris Negara Peternakan, Kementerian Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (MALFF) Timor-Leste, H.E. Mr. José Vieira de Araújo, Lic. CSH., Lic. Dir., MD., M.AP., di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (22/10/2026).
Pertemuan ini menjadi tindak lanjut dari komunikasi intensif yang telah terjalin antara kedua pihak. Bagi Bali, kolaborasi ini membuka ruang perluasan pasar komoditas peternakan daerah. Sementara bagi Timor-Leste, potensi sapi unggul Bali akan dimanfaatkan untuk memperkuat populasi dan produksi ternak dalam negeri.
Dalam pembahasan awal, Pemerintah Timor-Leste menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki pasokan hingga 10.000 ekor sapi dari Bali. Meski demikian, Pemprov Bali menegaskan bahwa angka tersebut masih memerlukan kajian teknis komprehensif serta pendataan riil di lapangan.
Gubernur Bali, Wayan Koster, menekankan bahwa verifikasi data menjadi krusial agar rencana ekspor tersebut tepat sasaran dan tidak mengganggu stabilitas peternakan di Pulau Dewata.
"Pendataan harus akurat, mulai dari jumlah ternak yang siap dipasarkan, usia, jenis kelamin, asal ternak, hingga kondisi kesehatan hewan. Langkah ini penting agar kerja sama tidak mengabaikan kebutuhan peternak lokal dan keberlanjutan populasi sapi Bali," ujar Koster.
Ia menambahkan, pendataan menyeluruh juga mencakup kesiapan para peternak serta fasilitas pendukung pengiriman di daerah.
Selain akurasi data pasokan, faktor teknis dan regulasi internasional menjadi perhatian utama Pemprov Bali. Gubernur Koster menggarisbawahi pentingnya pemenuhan standar karantina, prosedur administrasi, hingga kelayakan moda transportasi pengangkut ternak sebelum ekspor dapat direalisasikan.
Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh mekanisme perdagangan internasional ini wajib dikoordinasikan secara ketat dengan kementerian dan lembaga berwenang di tingkat pusat.
"Seluruh proses pengiriman harus memenuhi ketentuan teknis dan kesehatan hewan yang berlaku, baik di Indonesia maupun Timor-Leste. Pemenuhan aturan ini bukan hanya demi kelancar pengiriman, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi kepentingan peternak kita," tegas Koster.
Tak sekadar berorientasi pada transaksi jual-beli komoditas, kemitraan kedua daerah ini dirancang melingkupi pengembangan kapasitas SDM dan pertukaran pengetahuan (knowledge sharing). Kerjasama mendatang diproyeksikan mencakup program pembibitan, peningkatan mutu genetik, hingga pengelolaan tata kelola peternakan modern.
Mengenai arah kolaborasi berkelanjutan ini, Gubernur Koster menyambut positif prospek jangka panjang yang ditawarkan kedua belah pihak.
"Kita menyambut baik kolaborasi yang tidak hanya berorientasi pada perdagangan, tetapi juga mendukung pengembangan sektor peternakan secara berkelanjutan. Lewat pertukaran pengalaman, peternak dan pelaku usaha di Bali maupun Timor-Leste akan mendapat manfaat jangka panjang," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Bali mendorong adanya koordinasi teknis lanjutan bersama Pemerintah Timor-Leste dan instansi kementerian terkait. Langkah ini guna memetakan secara detail kesiapan sarana-prasarana serta formalisasi regulasi perdagangan.
Melalui komunikasi yang berkelanjutan, kerja sama ini diharapkan melahirkan kemitraan yang konkret, produktif, dan saling menguntungkan, sekaligus memperkuat hubungan diplomasi ekonomi kedua daerah di sektor peternakan.(*)