Provinsi Bali menjadi salah satu dari 12 UKPBJ di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang mendapat Penghargaan UKPBJ Level 3 Proaktif. (Foto: Hum)
JAKARTA,
PERSPECTIVESNEWS - Provinsi Bali menjadi salah satu dari 12 Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah yang mendapat Penghargaan UKPBJ Level 3 Proaktif.
Penghargaan diserahkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah RI Hendrar Prihadi, di Hotel The Westin Jakarta, Rabu
(24/5/2023). Dalam kesempatan tersebut, Provinsi Bali diwakili oleh Staf Ahli
Gubernur Bali Wayan Serinah.
Adapun 12 Unit Kerja yang memperoleh penghargaan yaitu:
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia; Kementerian Keuangan; Badan Siber dan Sandi Negara; Provinsi
Bali; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Badung; Kabupaten
Kutai Kartanegara; Kabupaten Buleleng; Kota Tangerang dan Kota Batam.
Menurut Hendrar Prihadi, dengan tercapainya kematangan UKPBJ
minimum level-3 (proaktif), maka UKPBJ sebagai agen pengadaan berperan
strategis dalam pencapaian tujuan pemerintah. Selain itu pencapaian tersebut
juga sebagai bukti peningkatan kapabilitas dan tata kelola berkesinambungan.
Untuk itu, ia berpesan kepada Pemerintah Provinsi yang telah
berhasil mencapai level proaktif untuk terus membina UKPBJ Kabupaten/Kota untuk
mencapai level serupa.
Sejalan dengan itu, Kepala LKPP mengungkapkan akan terus
melakukan evaluasi terhadap regulasi dan kebijakan yang ada dan terus mendorong
UKPBJ yang belum mencapai kematangan level 3 proaktif untuk bisa melakukan
akselerasi, serta mengingatkan kepada UKPBJ yang sudah mencapai kematangan
level 3 proaktif untuk terus berbenah dan meningkatkan level kematangan UKPBJ
menjadi level 5 (unggul).
“Ini bukan capaian atau titik akhir, melainkan apa yang
sudah dicapai UKPBJ mampu menunjukkan dan memberi nilai tambah tidak hanya
untuk pengadaan barang/jasa, melainkan mampu menjadi fungsi pencapaian target
organisasi, sehingga menghasilkan pengadaan barang/jasa yang efisien, efektif,
dan transparan, serta menjadi tumpuan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia,”
tandasnya. (hum)