Foto bersama Komisi VII DPR RI dengan Sekda Pemprov Bali, Dinas Pariwisata, Presdir PT BTID, Tuti Hadiputranto serta Preskom PT BTID, Tantowi Yahya (tengah), di Gedung UID Bali Campus, Senin (4/5/2026). (Foto: Ist)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Komisi VII DPR RI
menyatakan dukungannya terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura
Kura Bali dalam kunjungan reses yang dilakukan pada Senin (4/5/2026).
Dukungan ini ditandai dengan berlangsungnya diskusi
produktif yang berlangsung di Gedung UID Bali Campus.
Kunjungan kerja reses ini dihadiri oleh sejumlah pihak
seperti Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, perwakilan Kementerian
Pariwisata dan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, serta sejumlah awak media.
Dalam sambutannya, Ketua Tim Kunjungan Kerja sekaligus Wakil
Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, memberikan apresiasi terhadap
pengembangan KEK Kura Kura Bali.
"Kura-Kura Bali ini kalau kami lihat sebagai kawasan
dengan potensi besar untuk menjadi contoh pengembangan kawasan terpadu,"
ujar Evita Nursanty di hadapan jajaran manajemen dan pemerintah daerah.
Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII
DPR RI, Novita Hardini, yang mengatakan, "Kita bangga sebagai wakil rakyat
dan mitra, bahwa ada grand design yang begitu luar biasa, dengan
ekosistem yang ingin dibangun di KEK Kura Kura Bali ini, yang menggambarkan
cita-cita besar Indonesia," ungkapnya.
Sebagai komisi yang menjalankan fungsi pengawasan di sektor
industri, pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM, Komisi VII menegaskan bahwa
Bali merupakan wajah pariwisata nasional yang memiliki posisi sangat strategis.
Mereka kompak menekankan bahwa meskipun legislatif mendukung
penuh investasi dan pengembangan kawasan, namun faktor lingkungan dan kearifan
lokal harus tetap menjadi prioritas utama.
Komisi VII meminta agar PT Bali Turtle Island Development
(BTID) selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola KEK Kura Kura Bali terus
memegang teguh filosofi Tri Hita Karana, menjaga keseimbangan hubungan antara
manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan dalam setiap tahap
pembangunan.
Selain aspek ekologis, Komisi VII DPR RI menggarisbawahi
pentingnya keterlibatan aktif masyarakat lokal dan pelestarian kebudayaan Bali
dalam ekosistem KEK Kura Kura Bali. Hal ini mencakup integrasi pariwisata
dengan pemberdayaan UMKM lokal dan ekonomi kreatif sebagai pilar transformasi
ekonomi nasional.
Sejalan dengan harapan Komisi VII, Presiden Direktur PT Bali
Turtle Island Development (BTID), Tuti Hadiputranto, menyatakan bahwa dalam
pembangunannya, KEK Kura Kura Bali tetap mengedepankan keseimbangan.
"Nilai keseimbangan ini bukan sekadar konsep, tetapi
panduan konkret dalam mengembangkan kawasan ini, sekaligus menentukan bagaimana
Kura Kura Bali tumbuh dan memberi manfaat nyata,” sebutnya.
Tuti juga menekankan bahwa pembangunan kawasan sudah melalui
kalkulasi dan perencanaan penggunaan yang matang. Ia menambahkan bahwa seluruh
proyeksi pengembangan kawasan ini telah dikalkulasikan untuk jangka waktu 30
tahun ke depan.
Pada kesempatan ini juga, di hadapan mitra kerja, Wakil
Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, memberikan catatan mengenai birokrasi
perizinan yang sering kali menjadi kendala bagi investor.
Ditekankan perlunya sinkronisasi aturan untuk menciptakan
iklim investasi yang lebih kondusif.
"Ketidaksinkronan antara aturan pusat dan daerah ini berisiko
membuat investor urung menanamkan modalnya. Ke depan, banyak hal yang harus
kita benahi bersama, termasuk penyelarasan tata ruang agar lebih
terintegrasi," tegas Evita.
Selain membahas potensi pengembangan KEK Kura Kura Bali,
diskusi tersebut juga membahas mengenai kunjungan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi/Kepala BKPM, serta COO
Danantara pekan lalu.
Kunjungan tersebut dalam rangka meninjau potensi KEK Kura
Kura Bali menjadi lokasi Indonesia Financial Center atau KEK Sektor Keuangan.
Terkait dengan hal ini, Sekda Provinsi Bali, Dewa Made Indra
menekankan bahwa rencana KEK Sektor Keuangan tersebut harus memberi dampak bagi
warga Bali.
"Pada prinsipnya harus memberikan keuntungan bagi Bali,
dan tidak keluar dari green industry tourism (industri pariwisata
hijau) serta mengedepankan keberlanjutan alam dan budaya Bali," ujar Dewa
Made Indra.
Diskusi ditutup oleh Presiden Komisaris PT BTID, Tantowi
Yahya yang mengapresiasi masukan DPR sebagai bentuk klarifikasi objektif untuk
memastikan proyek ini memberikan dampak regeneratif bagi masa depan Bali.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha
diharapkan mampu memastikan KEK Kura Kura Bali tidak hanya sukses secara
investasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi sosial budaya setempat. (*)