Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya saat audiensi dengan BKS LPD, di Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, Senin (27/11/2023). (Foto: Humas Prov. Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS- Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya sangat mengapresiasi
keberadaan LPD di Bali, karena menurutnya hal ini sangat unik dan mungkin hanya
satu-satunya ada di Indonesia.
“Bali itu sangat unik, selain mempunyai Desa Dinas layaknya desa-desa
di Indonesia, juga memiliki Desa Adat yang menjadi kekuatan utama menjaga adat
dan kebudayaan Bali,” ucap Mahendra Jaya.
Hal itu dijelaskannya dalam audiensi bersama dengan Badan
Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS LPD) bertempat di ruang tamu Gubernur
Bali, Kantor Gubernur Bali, di Denpasar, Senin (27/11/2023).
Pj. Gubernur Bali meyakini bahwa peranan LPD di Desa sangat
penting, karena salah satu penggerak perekonomian warga. Menurutnya banyak
warga yang sudah percaya dan tergantung dengan keberadaan LPD.
“Untuk itu ke depan saya harap LPD bisa terus melakukan
sesuatu hal yang inovatif dan solutif agar makin dicintai masyarakat serta
terus memberikan solusi-solusi bagi permasalahan perekonomian warga,” ujarnya.
Apalagi Bali mempunyai dua desa, yaitu Desa Dinas dan Desa
Adat dengan BUMDES dan BUPDA di dalamnya. Jika kedua badan usaha tersebut bersatu
dan di bawah naungan LPD itu bisa menjadi kekuatan besar bagi perekonomian dan
pembangunan desa di Bali.
“Ibaratnya Bali itu mempunyai double gardan, jadi ekonominya
bisa melaju kencang,” imbuhnya.
Ia pun tidak memungkiri, jika di berbagai LPD memang
terdapat sedikit masalah namun hal itu diharapkannya tidak mengganggu kinerja
LPD-LPD yang sehat dan bagus. Selain itu, LPD tidak hanya mementingkan
keuntungan atau bisnis semata.
“Lebih dari itu, LPD harus bisa menyelesaikan permasalahan
keuangan warga, karena seperti kita ketahui sifat LPD juga pada dasarnya adalah
ngayah kepada masyarakat,” tuturnya.
Lebih jauh, ke depan Pj. Mahendra Jaya juga meminta semua
pemangku kepentingan untuk terus menjaga keberadaan LPD.
“Ibaratnya seperti main layangan, kapan perlu ditarik kapan
perlu diulur, begitu juga dengan mengurus LPD. Saya yakin bapak-bapak lebih
jago dari saya dalam bidang keuangan, sehingga ke depan LPD bisa terus eksis di
Bali,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Pemajuan Desa Adat (PMA) Provinsi
Bali IGAK Kartika Jaya Seputra mengatakan bahwa Dinas PMA sebagai Pembina LPD
telah bekerja sama dengan Badan Kerjasama (BKS) Lembaga Perkreditan Desa (LPD)
sebagai mitra pemerintah dalam membina LPD.
Ia mengakui memang LPD di Bali tidak sepenuhnya sehat, yaitu
sekitar 65%, namun pihaknya terus berupaya memperbaiki. “Kami terus memperbaiki
baik dari segi administrasi hingga SDM,” tuturnya.
Ia pun mengajak para pengurus LPD untuk memaknai LPD sebagai
khayangan suci di masing-masing desa, dengan para pengurus LPD sebagai para
pemangkunya.
“Di sana ada Ida Bhatara Melanting, yang akan memberikan
kesejahteraan bagi krama desa. Dengan subhakti krama bentuknya menabung,
meminjam dan mengembalikan uang, sehingga LPD di Bali benar-benar terawat dan
sehat,” tutupnya.
Sebelumnya Ketua BKS LPD Nyoman Cendikiawan melaporkan, saat
ini terdapat 1.493 LPD di Bali, namun tidak semua LPD tersebut beroperasi
dengan baik. Saat ini usia LPD di Bali sudah mencapai 39 tahun, sehingga ia
berharap Pemprov Bali bisa terus mendukung keberadaan LPD.
Dilaporkan jika hingga saat ini BKS LPD belum mempunyai
kantor tetap dan masih mengontrak, sehingga pihaknya meminta bantuan Pemprov
Bali untuk memfasilitasi.
Mendengar hal tersebut Pj. Gubernur Bali meminta Kadis PMA
untuk segera menindaklanjuti kebutuhan BKS LPD tersebut. (zil/hum)