Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu. (Foto: Ist)
DENPASAR, PERSPECTIVESNEWS- Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menilai kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Mei 2025 tetap resilien dan terjaga stabil di tengah melemahnya perekonomian global, yang didukung oleh permodalan yang kuat, kondisi likuiditas yang memadai, dan profil risiko yang terjaga.
Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu di Denpasar, Kamis (10/7/2025) menjelaskan, kinerja intermediasi perbankan (Bank Umum dan BPR) di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi Mei 2025 menunjukkan daya tahan yang solid.
“Termasuk penyaluran kredit maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan dari periode sebelumnya. Penyaluran kredit mencapai Rp236,53 triliun atau tumbuh 7,74 persen yoy, meningkat dibandingkan April 2025 yang sebesar 6,74 persen yoy (Mei 2024: 10,69 persen yoy),” jelas Puji Rahayu.
Puji Rahayu menambahkan, berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 58,29 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada kredit produktif, yaitu 33,23 persen dalam bentuk modal kerja dan 25,06 persen dalam bentuk investasi.
Pertumbuhan kredit yoy didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp14,87 triliun atau tumbuh 33,47 persen yoy lebih tinggi dibandingkan April 2025 yang tumbuh sebesar 31,50 persen yoy (Mei 2024: 26,34 persen yoy). Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek kondisi ekonomi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
“Berdasarkan sektornya, penyaluran kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara didominasi oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha dengan market share sebesar 41,71 persen dan Sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 23,92 persen,” ungkapnya.
Peningkatan nominal kredit di Provinsi Bali utamanya disumbangkan oleh Sektor Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum yang bertambah sebesar Rp2,1 triliun (tumbuh 18,12 persen yoy).
Sementara itu, di Provinsi NTB, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari Sektor Pertambangan dan Penggalian yang bertambah sebesar Rp6,27 triliun (tumbuh 58,22 persen yoy). Sedangkan di Provinsi NTT, peningkatan nominal kredit terbesar berasal dari oleh Sektor Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha yang bertambah sebesar Rp1,44 triliun (tumbuh 5,62 persen yoy), terang Puji Rahayu.
Berdasarkan kategori debitur, sebesar 42,21 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pertumbuhan sebesar 1,57 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan April 2025 yang sebesar 2,16 persen yoy. Tingginya porsi penyaluran kredit perbankan kepada UMKM menunjukkan keberpihakan bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Seiring dengan pertumbuhan penyaluran kredit, penghimpunan DPK juga mengalami pertumbuhan positif. Penghimpunan DPK posisi Mei 2025 mencapai Rp283,67 triliun atau tumbuh 7,70 persen yoy, meningkat dibandingkan posisi April 2025 yang sebesar 6,46 persen yoy (Mei 2024: 16,29 persen yoy). Berdasarkan jenisnya, peningkatan DPK dibandingkan Mei 2024 ditopang oleh kenaikan nominal tabungan sebesar Rp11,62 triliun dan deposito sebesar Rp6,2 triliun.
Fungsi intermediasi yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) posisi Mei 2025 sebesar 83,38 persen, sedikit meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 83,35 persen (April 2025: 83,92 persen).
Adapun kecukupan modal BPR yang tercermin pada likuiditas BPR (Cash Ratio/CR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) relatif terjaga. Rasio CR BPR di Bali sebesar 14,23 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 17,3 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 7,09 persen.
Sementara, CAR BPR di Bali sebesar 33,84 persen, NTB sebesar 47,38 persen, dan NTT sebesar 45,68 persen. Tingginya permodalan perbankan diyakini mampu menjadi bantalan yang kuat di tengah ketidakpastian global dan OJK akan terus mendorong kinerja intermediasi dengan tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan dan terjaganya likuiditas.
Kualitas kredit perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara tetap terjaga di bawah threshold (5 persen) dengan Non Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,20 persen sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi April 2025 yang sebesar 3,19 persen (Mei 2025: 2,83 persen).
Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan dampaknya pada risiko likuiditas terkait sentimen suku bunga global yang masih tetap tinggi, serta potensi peningkatan risiko kredit akibat sentimen negatif yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk itu perbankan diminta meningkatkan daya tahannya melalui penguatan permodalan dan menjaga coverage CKPN dan PPAP secara memadai, serta secara rutin melakukan stress test untuk mengukur kemampuan permodalannya dalam menyerap potensi risiko.
Perkembangan Sektor Pasar Modal
Jumlah investor Pasar Modal di wilayah Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai double digit secara yoy. Pada April 2025, jumlah investor saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 258.052 Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 25,67 persen yoy. Demikian juga dengan jumlah investor Reksa Dana dan SBN yang keduanya tumbuh berturut-turut sebesar 20,92 persen yoy dan 16,99 persen yoy.
Nilai kepemilikan saham di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp8,72 triliun sedikit termoderasi sebesar 0,49 persen yoy. Sementara, nilai transaksi saham mencapai Rp3,17 triliun atau tumbuh 31,57 persen yoy.
Perkembangan Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
Piutang Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara posisi April 2025 masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi, walaupun dengan laju yang melandai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Pembiayaan dari Perusahaan Pembiayaan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara mencapai Rp19,42 triliun, tumbuh 7,61 persen yoy, sedikit melandai dibandingkan posisi Maret 2025 yang tumbuh sebesar 8,20 persen yoy (April 2024: 16,43 persen yoy).
Sementara itu, penyaluran pembiayaan melalui Modal Ventura posisi April 2025 sebesar Rp317,61 termoderasi sebesar 1,56 persen yoy, namun membaik jika dibandingkan Maret 2025 yang termoderasi sebesar 2,55 persen yoy.
Di sisi lain, tingkat pembiayaan bermasalah Perusahaan Pembiayaan relatif rendah dengan Non Performing Financing (NPF) posisi April 2025 sebesar 1,51 persen, sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,49 persen. Sementara itu, NPF dari pembiayaan Modal Ventura posisi April 2025 sebesar 7,60 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 7,75 persen.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen
OJK senantiasa berkomitmen mendorong terwujudnya literasi dan inklusi keuangan bagi semua pihak, termasuk bagi penyandang disabilitas yang merupakan salah satu sasaran prioritas edukasi keuangan dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia tahun 2021-2025.
Dalam rangka memperkecil gap tingkat literasi dan inklusi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, OJK terus melakukan bauran strategi yang dilaksanakan antara lain melalui edukasi keuangan secara tatap muka, edukasi keuangan secara online, aliansi strategis, dan juga melalui edukasi keuangan secara tematik.
Selama tahun 2025 hingga bulan Juni, OJK di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah melaksanakan 137 kegiatan edukasi keuangan di seluruh kabupaten/kota yang tersebar di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang telah menjangkau lebih dari 14.800 orang, dan juga edukasi melalui media sosial yang menjangkau lebih dari 230.200 orang.
Kegiatan edukasi keuangan dilakukan oleh OJK maupun bekerja sama dengan stakeholders melalui program intensifikasi pemanfaatan SiMolek, program 1-5 km care, edukasi segmented kepada pelajar, mahasiswa, akademisi, ibu rumah tangga, komunitas disabilitas, pelaku UMKM, Training of Trainers (ToT) bagi duta literasi keuangan, aliansi strategis dengan anggota Satgas Pasti, edukasi daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta edukasi di wilayah pedesaan bersama universitas melalui program Kuliah Kerja Nyata Literasi dan Inklusi Keuangan (KKN LIK) tahun 2025.
Selain itu, dilakukan juga kegiatan edukasi secara online seperti edukasi melalui media sosial yaitu Instagram dan publikasi Iklan Layanan Masyarakat pada radio serta media online yang ada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara.
Berbagai upaya literasi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK disertai dengan penguatan program inklusi keuangan yang didukung oleh berbagai pihak, diantaranya melalui sinergi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang melibatkan Kementerian/Lembaga, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), akademisi, dan stakeholders lainnya.
Selama 2025 hingga bulan Juni, TPAKD di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah menyelenggarakan berbagai program kerja TPAKD, yang meliputi kegiatan asistensi dan pendampingan UMKM, optimalisasi pembiayaan di sektor pertanian melalui Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP), optimalisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), hingga program inklusi untuk pelajar melalui program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar).
OJK terus mendorong penyelesaian pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK); kontak157.ojk.go.id , baik yang berindikasi sengketa maupun yang berindikasi pelanggaran. Terkait hal tersebut, selama tahun 2025 hingga bulan Juni, OJK di wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah menerima 849 pengaduan, yaitu sebanyak 378 merupakan pengaduan sektor perbankan, 410 merupakan pengaduan sektor Industri Keuangan Non Bank, serta 61 pengaduan sektor Pasar Modal.
Status pengaduan yang masuk selama tahun 2025 hingga bulan Juni yaitu sebanyak 616 pengaduan telah diselesaikan, 233 pengaduan dalam proses penyelesaian oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
Dalam rangka mendukung kelancaran kredit/pembiayaan dari Industri Jasa Keuangan kepada Masyarakat, OJK memberikan pelayanan penarikan data Informasi Debitur (Ideb) Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Selama tahun 2025 hingga bulan Juni, OJK di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara telah melakukan pelayanan penarikan data iDeb SLIK baik secara online maupun walk in sebanyak 11.395 orang.
Dengan kebijakan dan langkah penegakan hukum yang dilakukan, serta senantiasa bersinergi dengan Pemerintah, Bank Indonesia, LPS, dan industri keuangan maupun asosiasi pelaku usaha di sektor riil, OJK optimis sistem keuangan dapat terjaga stabil dan tumbuh secara berkelanjutan.