Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menghadiri Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan Iklim Bali 2025 di Prime Plaza Sanur, Kamis (28/8/2025) (Foto: Humas Pemprov Bali)
DENPASAR,
PERSPECTIVESNEWS - Koalisi Bali Emisi Nol Bersih bersama Pemerintah
Provinsi Bali menyelenggarakan Forum Investasi Iklim sebagai bagian dari Pekan
Iklim Bali 2025. Kegiatan yang berlangsung di Sanur ini mengusung topik utama
mengenai peran kepemimpinan daerah dalam memperkuat komitmen aksi iklim untuk
mencapai target penurunan emisi nasional maupun global. Acara ini bertempat di
Prime Plaza Sanur, pada Kamis (28/8/2025).
Forum tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Bali, Dewa Made Indra, dan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting, termasuk
pejabat kementerian, akademisi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Sekda Bali menegaskan bahwa peran
pemimpin daerah sangat penting dalam mendorong percepatan aksi iklim.
“Pemimpin daerah memiliki peran kunci dalam implementasi
aksi iklim, karena merasakan langsung dampak krisis iklim dan harus terjun ke
dalam permasalahan serta konteks lokal. Pekan Iklim Bali akan menjadi langkah
awal sekaligus pemantik inspirasi bagi pemimpin iklim daerah untuk saling
berbagi wawasan dan dukungan, demi mencapai ambisi iklim daerah yang sejalan
dengan target penurunan emisi nasional,” ujar Dewa Indra.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bali telah menyusun peta
jalan menuju 2045. Namun, percepatan target iklim membutuhkan biaya besar. Oleh
karena itu, skema pembiayaan iklim yang inovatif dan kolaboratif perlu
dikembangkan agar proyek-proyek strategis dapat berjalan efektif.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar,
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI,
Muhammad Rachmat Kaimuddin, menekankan pentingnya memperluas solusi berbasis
riset dan praktik terbaik di tingkat provinsi serta kabupaten/kota.
“Aksi dan solusi iklim membutuhkan skema pendanaan yang
berkelanjutan, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Untuk menjawab
tantangan ini, Forum Investasi Iklim akan menelusuri skema pendanaan iklim
berkelanjutan bersama pemerintah, lembaga pendanaan, sektor swasta, dan
komunitas,” ungkap Rachmat Kaimuddin.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi
Bali, Syamsi Gunarta, memaparkan inisiatif Bali Climate Finance Platform
(BCFP). Menurutnya, BCFP dirancang sebagai mekanisme kolaboratif yang
menghubungkan pemerintah, pemilik proyek, institusi keuangan, hingga investor,
sehingga proyek-proyek berbasis iklim di Bali dapat dipersiapkan lebih matang
dan memiliki daya tarik investasi yang tinggi.
“Melalui BCFP, proyek-proyek akan diidentifikasi,
dikategorisasi, dan dipadankan dengan sumber pembiayaan yang sesuai. Platform
ini memungkinkan kombinasi pembiayaan dari berbagai instrumen, baik dana
konsesional, pembiayaan komersial, hibah, maupun blended finance. Dengan
begitu, peluang investasi bisa dimaksimalkan, sementara risiko diminimalkan,”
jelas Syamsi Gunarta.
Ia menambahkan, skema ini tidak hanya mendukung agenda
mitigasi seperti transportasi rendah karbon dan energi terbarukan, tetapi juga
adaptasi, misalnya early warning system dan solusi berbasis alam.
Dengan berbagai gagasan dan skema yang ditawarkan, Forum
Investasi Iklim diharapkan dapat menghasilkan rumusan bersama sebagai pijakan
menuju pembiayaan iklim berkelanjutan di Bali.
“Melalui Pekan Iklim Bali, pemimpin daerah diajak membangun
solusi yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga memulihkan ekosistem dan
memperkuat ketahanan masyarakat lokal,” tambah Deputi Rachmat.
Forum Investasi Iklim menjadi momentum penting bagi Bali
untuk meneguhkan peran sebagai pionir daerah yang mampu memadukan kepemimpinan
iklim dengan inovasi pembiayaan berkelanjutan, menuju transformasi ekonomi
hijau dan berdaya tahan. (lan)