Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional berfoto bersama
delegasi Nepal usai gelaran Kick Off Meeting
Learning Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the
Modernization of the Land Administration, Senin (11/8/2025). (Foto: Humas)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS - Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Kick Off Meeting Learning
Exchange Visit of Nepali Land Officials to Indonesia on the Modernization of
the Land Administration, pada Senin (11/8/2025), di Aula PTSL Kementerian
ATR/BPN Jakarta. Kegiatan ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala
BPN, Ossy Dermawan.
“Kami senang menjadi tuan rumah program
ini, yang memberikan kesempatan bagi kedua negara kita untuk bertukar
pengetahuan dan berbagi pengalaman dalam memodernisasi administrasi pertanahan
kita,” ujar Wamen Ossy saat menyambut delegasi dari Nepal dan perwakilan World
Bank.
Dalam pertemuan ini, Wamen Ossy
menjelaskan soal progres pendaftaran pertanahan di Indonesia. Sejak peluncuran
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di tahun 2017, pendaftaran
tanah di Indonesia mengalami peningkatan percepatan yang sangat signifikan.
“Kami dapat melakukan sertipikasi 5-10
juta bidang tanah per tahun. Saat ini telah tercapai 122,9 juta bidang tanah
yang telah terdaftar, dengan total 96,7 juta bidang tanah telah diterbitkan
sertipikatnya sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah,” ujar
Wamen Ossy.
Lebih lanjut, Wamen Ossy juga bicara
soal pentingnya penguatan pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang
melalui penguatan sistem dan sumber daya manusia (SDM).
“Tentu saja teknologi berperan penting
saat ini. Transformasi digital, kami yakin, dapat membawa peningkatan yang
signifikan dalam hal transparansi dan efisiensi. Namun, kami juga yakin bahwa
hal ini harus didukung oleh tata kelola yang kuat, perlindungan data yang
tangguh, dan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan bagi staf dan pemangku
kepentingan,” terang Wamen Ossy.
Joint Secretary, Ministry of Land
Management, Cooperatives and Poverty Alleviation (MoLMCPA) Nepal, Ganesh Prasad
Bhatta, mengungkapkan bahwa pihaknya ingin memahami bagaimana praktik
administrasi pertanahan yang tengah dijalankan oleh Indonesia. Mulai dari
nasional, provinsi, hingga ke tingkat kota.
“Selain itu juga kami berharap dapat
mempelajari mengenai inovasi dalam pemetaan kadastral, seperti halnya teknik
akuisisi data menggunakan drone dan satelit, dan begitu juga integrasinya pada
pendaftaran pertanahan, valuasi (zona nilai tanah, red) dan sistem perpajakan,”
jelas Ganesh Prasad Bhatta.
Menurutnya, banyak hal yang dapat
dipelajari dan dieksplorasi dari sistem administrasi pertanahan yang dijalankan
oleh Pemerintah Republik Indonesia. “Indonesia telah mengelola pertanahan
dengan baik. Daratan Indonesia saja 15 kali lebih besar daripada daratan kami.
Bahkan Kementerian ATR/BPN mengelola 5-10 juta bidang tanah per tahun,
sedangkan capaian tanah kita saat ini hanya sekitar 35-40 juta bidang tanah.
Kami ingin mengadopsi key lesson ini untuk roadmap pertanahan kami di Nepal,”
ungkap Ganesh Prasad Bhatta.
Learning Exchange akan berlangsung dari
11-15 Agustus 2025. Kegiatan ini juga berlanjut dengan kunjungan ke beberapa
tempat, mulai dari kunjungan ke Badan Informasi Geospasial, field visit ke
Kantor Pertanahan Kulon Progo, kuliah umum di Universitas Gadjah Mada, dan
field visit ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam pertemuan kali ini, hadir
mendampingi Wamen Ossy, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji
Prasetijanto Hadi. Kegiatan ini juga diikuti oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/MW/GE)