JAKARTA,
PERSPECTIVESNEWS - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan
Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, melaporkan progres
pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak
erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Laporan
ini disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, dalam Rapat Tingkat Menteri yang berlangsung
di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
"Saat ini, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Flores Timur telah menyerahkan dokumen permohonan
Pengadaan Tanah agar Kementerian ATR/BPN bisa melakukan pelaksanaannya,” kata
Wamen Ossy dalam Rapat Tingkat Menteri yang membahas percepatan penanganan
pasca bencana erupsi Gunung Api Lewotobi Laki-laki.
Menurut Wamen ATR/Waka BPN, meski proses Pengadaan Tanah
untuk Huntap warga terdampak erupsi tersebut telah berjalan, masih perlu ada
perbaikan administrasi. “Jadi kami mohon kepada Bapak Bupati Flores Timur,
sambil proses ini berjalan, agar kita juga selalu mengikuti aturan perundangan
yang berlaku, kita terus usahakan untuk dilengkapi dokumennya,” ujarnya.
Pada 7 Agustus 2025 lalu, sudah dilakukan pula expose atau
pemaparan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lebih
lanjut, pada 11 dan 19 Agustus 2025, detail dokumen yang harus dilengkapi oleh
Pemerintah Kabupaten Flores Timur juga sudah dikirimkan oleh Kanwil BPN
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Dokumen-dokumen ini tentunya kita butuhkan karena di sana
juga akan ada penetapan dari kabupaten terkait masyarakat adat. Jangan sampai
nanti kalau Pengadaan Tanah-nya di bypass, nanti akan ada masyarakat adat yang
merasa tidak terwadahi,” tegas Wamen ATR/Waka BPN.
Pada rapat yang dihadiri oleh sejumlah pimpinan kementerian
dan lembaga terkait ini, Menko PMK menekankan pentingnya memikirkan langkah
strategis untuk meningkatkan kecepatan dan efektivitas penanganan bencana.
“Saya kira kita perlu memikirkan lebih fundamental langkah
apa ke depan agar penanganan bencana itu jauh lebih cepat. Misalnya untuk
penentuan lokasi (relokasi), kalau ke depannya daerah rawan bencana itu sudah
langsung dipetakan zona yang tepat untuk relokasi, kita tidak perlu membahas
penentuan zona relokasi lagi, karena kita sudah punya peta potensi zona
relokasinya,” jelas Pratikno.
Pada rapat tersebut, hadir Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB), Suharyanto; Wamen Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti; dan
Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, beserta jajaran.
Turut hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Plh. Direktur Bina Pencadangan dan
Pengadaan Tanah, Agustin Iterson Samosir, beserta jajaran. (GE/RT)