BADUNG, PERSPECTIVESNEWS – Pemerintah Provinsi Bali bersama para pemangku kepentingan terus mendorong peningkatan layanan dan aksesibilitas transportasi dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam
acara Penguatan Aksesibilitas Transportasi dari dan Menuju Bandara I Gusti
Ngurah Rai-Bali yang berlangsung di Hilton Hotel, kawasan Bandara Ngurah Rai,
Badung, Jumat (26/9/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan pentingnya
pembenahan menyeluruh di dalam kawasan bandara. Menurutnya, Bandara Ngurah Rai
sebagai gerbang utama pariwisata internasional harus dikelola dengan standar
lebih tinggi dibanding bandara lainnya di Indonesia.
“Saya sudah rapat bersama Angkasa Pura, Bea Cukai, Imigrasi
dan pihak terkait lainnya. Saya banyak mendapat komplain, mulai dari proses
imigrasi yang lama, bea cukai yang berbelit, bagasi yang terlalu lama, hingga
area penjemputan yang tidak tertib. Saat rapat, saya berikan waktu sebulan
untuk melakukan pembenahan, dan sekarang sudah mulai ada perbaikan. Targetnya,
maksimum dari pesawat mendarat hingga keluar bandara hanya 30-45 menit,” ujar
Gubernur Koster.
Selain perbaikan internal, Gubernur juga menegaskan perlunya
pembenahan akses transportasi di luar kawasan bandara. Infrastruktur pendukung,
moda transportasi, hingga sistem penataan lalu lintas harus ditingkatkan agar
lebih tertib dan nyaman bagi wisatawan maupun masyarakat lokal.
“Bandara Ngurah Rai ini harus naik kelas. Untuk itu, mindset
pengelolaan dan pelayanan harus diubah. Semua titik kemacetan akan saya kejar
penyelesaiannya. Kita bisa gunakan pola sharing APBD dan APBN, termasuk kerja
sama dengan Kabupaten Badung. Ada alokasi Rp700 miliar sharing dengan Kabupaten
Badung yang akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur di tahun 2026, dan
saya juga mendatangi Kementerian PU untuk meminta support terkait perbaikan
infrastruktur di Bali,” tambahnya.
Gubernur Koster menegaskan komitmennya untuk menjadikan
Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak hanya sebagai pintu masuk pariwisata Bali,
tetapi juga sebagai contoh tata kelola transportasi dan pelayanan publik yang
berkelas internasional.
Dalam FGD tersebut juga terdapat dua narasumber lainnya
yaitu Kepala Dinas PUPR Provinsi Bali, Nusakti Yasa Weda, yang menyampaikan
terkait kemacetan di Bali serta solusi jangka pendek dan jangka panjang yang
akan diambil. Narasumber kedua dari Konsultan Kajian Lalu Lintas, Hermawati
yang menyampaikan terkait kondisi lalu lintas dan jaringan jalan di Provinsi
Bali.
Hadir dalam FGD tersebut, Bupati Badung Adi Arnawa, Komandan
Pangkalan Udara TNI AU, Direktur Strategi dan Pengembangan Teknologi PT Angkasa
Pura, serta undangan lainnya.(lan)