TABANAN,
PERSPECTIVESNEWS – Kejaksaan Negeri Tabanan, Bali menetapkan tiga
orang tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan beras Perumda Dharma
Santhika Tabanan tahun 2020-2021. Ketiga tersangka tersebut masing-masing
berinisial IPSD, IKS dan IWNA.
Kepala Kejaksaan Negeri Tabanan, Zainur Arifin Syah dalam penjelasan tertulis, Rabu (15/10/2025), menyebut
bahwa IPSD adalah Direktur Umum Perumda Dharma Santhika periode 2017 s/d
Januari 2021, IKS merupakan Ketua DPC Perpadi Tabanan, dan IWNA selaku Manager
Unit Bisnis Ritel.
Penetapan ketiga tersangka yang kini ditahan di LP
Kerobokan, Kabupaten Badung tersebut berdasarkan Sprindik Kajari Tabanan Nomor:
PRINT-413/N.1.17/Fd.2/06/2024 tanggal 7 Juni 2024 Jo. Nomor: PRINT-809B/N.1.17/Fd.2/08/2024
tanggal 30 Agustus 2024 Jo. Nomor: PRINT-15/N.1.17/Fd.2/01/2025 tanggal 3
Januari 2025.
Sebelum menetapkan tiga tersangka, Kejari Tabanan
sudah memeriksa 140 saksi dan 2 ahli dimana
tim jaksa penyidik mendapat fakta-fakta hukum adanya pengadaan beras antara
Perumda Dharma Santhika dengan DPC Perpadi Tabanan pada bulan September 2020
s/d Agustus 2021 tidak sesuai spesifikasi yang disepakati, yaitu pengadaan
beras dengan kualitas Premium namun yang diberikan DPC Perpadi Tabanan kepada
Perumda Dharma Santhika beras kualitas Medium.
“Masing-masing
pihak mengetahui anggota DPC Perpadi tidak dapat menghasilkan beras kualitas
Premium, hanya untuk mengejar nilai HET serta untuk mendapat keuntungan yang
tinggi,” ujar Kajari Zainur Arifin Syah.
Selain
itu, lanjut Zainur Arifin Syah, dalam pelaksanaannya, IPSD selaku Direktur Umum
Perumda Dharma Santhika dan IWNA selaku Manager Unit Bisnis Ritel tidak
melaksanakan tata kelola perusahaan antara lain, tidak adanya Rencana Bisnis,
RKAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Quality Control (QC) namun para tersangka tetap melaksanakan
kesepakatan tersebut.
“Akibat
perbuatan para tersangka negara dirugikan sebesar Rp1.851.519.957,40
(satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu
sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah empat puluh sen),” ujarnya.
Perbuatan
para tersangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor Jo.
Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 3 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tipikor Jo. Pasal 64 ayat (1) Jo. Pasal 55 KUHP. (djo)