Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan. (Foto: Humas Jbr)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS-
Di tengah ancaman pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat untuk Proyeksi
APBD 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana memastikan tetap memprioritaskan
perbaikan jalan yang rusak.
Hal ini disampaikan langsung oleh
Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, sebagai langkah strategis untuk
menjaga mobilitas dan perekonomian warga.
Menurut Kembang, dari total 1.200
kilometer panjang jalan kabupaten yang menjadi kewenangan daerah, sekitar 72
persennya sudah dalam kondisi baik. Namun, sisanya masih masuk kategori rusak
ringan, sedang, bahkan berat.
"Untuk kerusakan ringan,
kita tangani dengan dana operasional pemeliharaan setiap tahun," ujar
Kembang, seraya meminta masyarakat segera melaporkan jika menemukan lubang
kecil, usai apel memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Stadion Pecangakan,
Rabu (1/10/2025).
"Namun, prioritas utama kami
adalah jalan yang mengalami kerusakan sedang, terutama yang belum pernah
diaspal, akan segera kami tangani," imbuhnya lagi.
Kembang juga mengakui banyak
jalan di wilayah pegunungan yang butuh perbaikan serius. Ia menegaskan, Pemkab
Jembrana bertanggung jawab penuh hanya pada jalan kabupaten, bukan jalan
provinsi atau nasional.
"Jalan provinsi, seperti
jalur dari Asah Duren ke utara hingga Pupuan Cupel ke selatan, baru
direncanakan perbaikannya pada 2027," jelasnya.
Sementara itu, untuk jalan
nasional, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Kementerian PUPR karena banyak
lubang yang berpotensi menyebabkan kecelakaan, khususnya di wilayah Jembrana.
Tidak hanya fokus pada jalan
kabupaten, Kembang juga menyoroti kondisi jalan desa yang memerlukan perhatian.
Idealnya, perbaikan jalan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Namun, Pemkab Jembrana tetap
membuka pintu kolaborasi. "Jika jalannya panjang dan membutuhkan anggaran
besar, desa bisa mengusulkan kepada kami," imbuhnya. Syaratnya, jalan
tersebut harus memiliki kepadatan penduduk yang tinggi atau menjadi jalur
ekonomi strategis.
Kembang membedakan penanganan
jalan di kelurahan yang tidak memiliki APBDes dan mengalami keterbatasan dana
transfer dari pemerintah pusat.
"Dulu lurah mendapat Rp800
juta per tahun, sekarang hanya Rp200 juta. Tahun depan kita belum tahu
lagi," pungkasnya, mengisyaratkan tantangan yang lebih berat dalam
pemeliharaan infrastruktur di kelurahan.
Bupati Kembang Hartawan bersama
Wabup IGN Patriana Krisna. (Foto: Dik/Perspectives).