JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat literasi
dan inklusi keuangan (LIK) nasional, khususnya bagi Pekerja Migran Indonesia
(PMI) yang merupakan salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional
Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025.
LIK bagi PMI ini dilakukan melalui peluncuran
Buku Saku Literasi Keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia bertema “PMI
Cerdas Finansial, Menuju Indonesia Maju”.
Peluncuran buku ini merupakan wujud nyata
kolaborasi antara OJK, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(KP2MI), dan Bank Indonesia (BI) dalam menghadirkan panduan praktis bagi para
PMI dan keluarganya untuk memahami cara mengelola keuangan secara bijak, aman,
dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku
Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari
Dewi, dalam sambutannya menyampaikan, PMI merupakan pahlawan devisa yang
memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional.
“Kita memilih hari yang sakral ini, Hari Pahlawan
10 November, karena mas, mbak semua adalah para pahlawan devisa di negara kita.
Para pekerja
migran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan harapan hidup bagi
keluarga dan masyarakat, baik di daerah asal maupun di negara tempat bekerja,”
ujar Friderica.
Friderica juga menyoroti besarnya potensi
ekonomi dari pekerja migran Indonesia yang dapat menjadi pengungkit bagi
penguatan inklusi dan pemberdayaan keuangan nasional.
Berdasarkan data KP2MI dan Bank Indonesia,
pada tahun 2024 nilai remitansi yang dikirimkan ke Indonesia mencapai Rp251–263
triliun, setara dengan sekitar 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)
nasional, yang berasal dari lebih dari 3,9 juta PMI.
Rata-rata setiap pekerja mengirimkan
sekitar Rp64 juta per tahun atau Rp5,3 juta per bulan kepada keluarga di Tanah Air.
“Kemudian kalau kita melihat arus
remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari Rp 250 triliun tersebut per
tahun, membuka peluang besar bagi industri jasa keuangan nasional juga.
Artinya, seluruh pelaku industri, baik perbankan, pegadaian, asuransi, maupun
lembaga keuangan mikro, punya tanggung yang jawab besar untuk meningkatkan
literasi dan juga terutama inklusi. Bagaimana mas-mbak semua yang mau
berangkat, harus kita bekali bersama, untuk kemudian bisa melakukan inklusi
keuangan yang baik, tahu nanti caranya kirim uang ke rumah bagaimana, bagaimana
mengolah keuangan dengan baik dan seterusnya,” ujar Friderica.
Friderica menegaskan, peluncuran buku saku
ini merupakan langkah konkret untuk melindungi PMI dari risiko keuangan
sekaligus meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pendapatan.
“PMI yang cerdas finansial, khususnya di era
digital, akan meningkatkan kesejahteraan dirinya dan keluarga, serta
berkontribusi pada pembangunan ekonomi sektor keuangan,” ujar Friderica.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia/Kepala BP2MI, Mukhtarudin menyampaikan apresiasi atas sinergi
lintas lembaga yang diwujudkan dalam peluncuran buku saku ini sebagai langkah
nyata peningkatan literasi dan pelindungan bagi PMI.
“Kegiatan hari ini merupakan kolaborasi
sinergitas KP2MI dengan seluruh stakeholder, termasuk OJK, BI dan pelaku
usaha. Buku saku ini menjadi panduan bagi para pekerja migran agar lebih bijak
menggunakan keuangannya,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya
kehati-hatian dalam menjaga data pribadi dan menghindari penipuan yang
memanfaatkan rekening atau identitas PMI.
“Data diri dan rekening jangan sembarangan
dikasihkan. Banyak kasus PMI rekeningnya digunakan untuk menipu bahkan
melanggar hukum. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini penting untuk memberikan
pemahaman agar PMI lebih bijak mengelola keuangannya,” tegas Mukhtarudin.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia Christina Aryani, Kepala Departemen Survailans Sistem
Pembayaran dan Pelindungan Konsumen Bank Indonesia Anton Daryono, serta para
narasumber dari Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan PMI.
Melalui peluncuran buku ini, OJK, KP2MI, dan
Bank Indonesia berkomitmen memperluas jangkauan edukasi keuangan kepada PMI di
seluruh daerah kantong pekerja migran, seperti Jawa Barat, NTB, Jawa Timur,
Jawa Tengah, Lampung, dan Bali. Program edukasi ini juga akan diintegrasikan dengan kegiatan Orientasi
Pra Pemberangkatan (OPP) agar setiap PMI mendapatkan bekal literasi keuangan
sejak dini.
OJK menegaskan, pemberdayaan PMI tidak
hanya soal perlindungan, tetapi juga kemandirian finansial untuk membangun masa
depan yang lebih sejahtera. (lan/*)