Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid saat mengikuti Raker dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan mitra kerja yang digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026). (Foto; ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI), Mardani Ali Sera mempertanyakan kesiapan anggaran
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam
penanggulangan pascabencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan
Aceh.
Pertanyaan tersebut ia sampaikan dalam
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para mitra kerja, termasuk
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang
digelar di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (19/1/2026).
"Untuk ATR/BPN fokus saya itu, termasuk tolong disampaikan urusan anggaran
ada atau tidak di ATR/BPN untuk urusan pemindahan hak termasuk pemecahan detail
sertipikat untuk korban terdampak bencana," tanya Anggota Komisi II DPR RI
itu.
Mardani Ali Sera juga menyoroti wilayah terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan
Sumatera Barat yang memerlukan perhatian khusus karena besarnya skala
pekerjaan.
Ia meminta agar potensi hambatan,
termasuk terkait anggaran, dapat disampaikan secara terbuka. “Tolong
didetailkan Pak Menteri, termasuk kalau ada hambatan anggarannya,” tegasnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid,
menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi kendala karena dapat
diatasi melalui penyesuaian dan realokasi anggaran.
“Soal biaya no issue, itu bisa
kita realokasi dari biaya yang lain, nanti tinggal refocusing,"
kata Menteri Nusron
Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa data pertanahan yang diterbitkan setelah
tahun 1997 relatif terdokumentasi dengan baik. Namun, tantangan muncul pada
bidang tanah yang sertipikatnya terbit sebelum tahun tersebut atau tanah yang
belum terdaftar sama sekali, termasuk tanah adat dan tanah dengan alas hak
lama.
"Kalau soal masalah tanah terdampak, tantangan paling berat adalah
merekonstruksi data karena warkahnya hilang, petanya hilang, kemudian fisiknya
berubah, tapal batasnya juga berubah, ini yang agak berat di situ,” ujar
Menteri Nusron.
Turut mendampingi Menteri Nusron, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pratama Kementerian ATR/BPN.
Raker dan RDP ini juga diikuti oleh
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini
Widyantini; Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh; Kepala
Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Muhammad Taufiq; Wakil Menteri Dalam
Negeri, Bima Arya Sugiarto dan Akhmad Wiyagus; serta Wakil Menteri PAN-RB,
Purwadi Arianto. (LS/FA)