Wamen KP RI memberikan sambutan pada Session 1 BOD 2026 Conference & Showcase, di Jimbaran, Bali, Jumat (30/1/2026). (Foto: lan)
BALI, PERSPECTIVESNEWS- Para perwakilan negara kepulauan
dari Fiji, Papua Nugini, dan Seychelles menyerukan pentingnya aksi nyata dan
kolaborasi lintas negara untuk menghadapi krisis laut dan dampak perubahan
iklim yang semakin mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Seruan tersebut disampaikan dalam Session 1 Bali Ocean Days (BOD) 2026
Conference & Showcase yang mengangkat tema ‘Island Nations, Climate Crisis,
and the Future of the Ocean’, di Jimbaran, Bali, Jumat (30/1/2026).
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP) Didit Herdiawan dalam
sambutannya mengajak negara-negara kepulauan menyerukan aksi kolektif menyelamatkan
laut.
“Lautan kita memanggil aksi kolektif kita untuk menyelamatkan dan
mengelolanya secara bertanggung jawab. Saya pikir Indonesia dan negara
kepulauan terbesar di dunia harus menegaskan kembali komitmen terhadap ekonomi
biru yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan itu, Indonesia menerapkan lima program
prioritas ekonomi biru yang sejalan dengan dialog di BOD 2026 untuk mencari solusi
masa depan laut yang regeneratif.
“Pertama, memperluas kawasan konservasi laut hingga mencakup 30 persen
perairan kita pada tahun 2045, menerapkan perikanan yang bertanggungjawab,
mempromosikan budidaya perikanan berkelanjutan dan memperkuat pengawasan
ekosistem di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta melibatkan nelayan dan masyarakat
pesisir dalam mengurangi sampah plastik di laut,” ujarnya.
Langkah tersebut dilakukan Kementerian KP untuk melindungi ekosistem laut
sekaligus mendorong produktivitas penciptaan nilai dan pertumbuhan inklusif
bagi masyarakat pesisir.
Sementara Menteri Perikanan dan Kehutanan Fiji Alitia Bainivalu, Menteri
Perikanan dan Sumber Daya Laut Papua Nugini Jelta Wong, serta Utusan Khusus
Seychelles untuk ASEAN Nico Barito berbagi pengalaman negaranya sebagai garda
depan (frontline) dalam menghadapi kenaikan muka air laut, kerusakan ekosistem
pesisir, dan tekanan terhadap sumber daya laut.
Menurut mereka, negara-negara kepulauan berada pada posisi yang paling
rentan, tetapi sekaligus memiliki kepentingan paling besar untuk mendorong
perubahan cara dunia memperlakukan laut.
“Negara kepulauan tidak punya kemewahan untuk menunda. Bagi kami, ini
bukan isu masa depan, ini adalah realitas hari ini,” ujar salah satu pembicara
dalam sesi tersebut.
Dalam diskusi tersebut, para pembicara menyoroti dampak perubahan iklim
terhadap perikanan, keamanan pangan, pariwisata, serta keberlangsungan
komunitas pesisir, serta menekankan bahwa adaptasi dan perlindungan laut harus
berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.
Mereka juga menegaskan pentingnya dukungan internasional, baik dalam
bentuk kebijakan global, pembiayaan iklim, maupun alih teknologi, agar
negara-negara kepulauan tidak berjuang sendirian menghadapi krisis. (lan)