Uji coba sistem tolgate digital (retribusi digital) untuk retribusi parkir manuver dan Terminal Gilimanuk, Selasa (17/2/2026). (Foto: Hms Jbr)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kabupaten
Jembrana resmi uji coba sistem tolgate digital (retribusi digital) untuk
retribusi parkir manuver dan Terminal Gilimanuk, Selasa (17/2/2026).
Langkah strategis ini diambil sebagai upaya nyata untuk
mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem pembayaran nontunai
yang transparan dan bebas dari potensi kebocoran.
Sebagai pintu masuk utama logistik dan penumpang ke Pulau
Bali, Terminal Gilimanuk memiliki potensi penerimaan daerah yang sangat besar.
Dengan menggandeng PT Bank BPD Bali, Pemkab Jembrana kini beralih dari
pemungutan manual ke sistem digital guna memastikan setiap rupiah retribusi
tercatat secara real-time dan masuk langsung ke kas daerah.
Sistem tolgate otomatis meminimalkan interaksi tunai antara
petugas dan pengguna jasa, sehingga menutup celah pungutan liar atau kesalahan
pencatatan.
Sementara data transaksi yang masuk terpantau secara
langsung oleh pemerintah, memungkinkan proyeksi dan pengawasan anggaran yang
lebih akurat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa,
menegaskan bahwa fokus utama dari transformasi ini adalah penguatan fiskal
daerah melalui tata kelola yang bersih.
"Tujuan utama digitalisasi ini adalah mengoptimalkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menciptakan sistem pengelolaan retribusi
yang lebih tertib dan terintegrasi. Dengan sistem yang akuntabel, kita bisa
memastikan seluruh potensi pendapatan daerah terserap maksimal untuk
kepentingan masyarakat Jembrana," tegas I Made Budiasa.
Program ini juga merupakan implementasi dari Program
Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Ke depan, keberhasilan di
Terminal Gilimanuk akan menjadi blueprint atau percontohan bagi
digitalisasi titik-titik retribusi lain di seluruh wilayah Kabupaten Jembrana.
Melalui komitmen ini, kata Budiasa, Jembrana optimis dapat
meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memberikan layanan publik yang
lebih modern, efisien, dan terpercaya di era digital.
"Digitalisasi memangkas birokrasi pungutan, sehingga
biaya operasional dapat ditekan dan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur
publik lainnya," pungkasnya. (humasJ)