Gubernur Banten, Andra Soni, bersama Ketua PWI Pusat, Akhmad
Munir, dalam puncak HPN 2026 di Kota Serang, Banten, Senin (9/2/2026). (Foto:
Antara)
SERANG,
PERSPECTIVESNEWS -Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 di Serang,
Banten, Senin (9/2/2026), menegaskan peran pers sebagai pilar demokrasi
sekaligus mitra strategis pembangunan nasional.
Gubernur Banten, Andra Soni, mengatakan, momentum HPN perlu
dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan publik, kolaborasi, dan optimisme nasional
melalui praktik jurnalisme yang sehat dan profesional.
“Pemerintah Provinsi Banten berharap Hari Pers Nasional
Tahun 2026 menjadi momentum penguatan kepercayaan, kolaborasi, dan optimisme
nasional,” ujar dia.
Menurut dia, kualitas pers memiliki keterkaitan langsung
dengan kekuatan ekonomi dan ketahanan bangsa. “Pers yang sehat akan mendukung
ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan menguatkan bangsa,”
katanya.
Ia menegaskan, Pemprov Banten memandang pers sebagai mitra
strategis dalam pembangunan daerah. Ia menyebut demokrasi yang sehat
membutuhkan ekosistem pers yang kuat, didukung keterbukaan informasi, literasi
publik, dan penguatan etika jurnalistik dalam komunikasi pemerintah.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin
Iskandar, menilai kualitas media berpengaruh besar terhadap arah demokrasi di
tengah arus informasi dan dominasi algoritma digital.
“Kualitas media dan pers menentukan arah demokrasi.
Jurnalisme menjadi motor perubahan dan pembuka kejelasan informasi bagi
publik,” ujarnya dikutip Antara.
Ketua PWI Pusat, Ahmad Munir, menambahkan, pers tidak hanya
berfungsi sebagai industri informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab
kebangsaan.
“Pers berjalan bersama sejarah perjuangan bangsa. Kritik
pers kepada pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab agar pembangunan tetap
berada di jalur yang benar,” katanya.
Rangkaian puncak HPN 2026 di Provinsi Banten juga dihadiri
sejumlah pejabat nasional dan daerah, termasuk pimpinan kementerian, kepala
daerah, serta unsur Forkopimda, sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara
pemerintah dan ekosistem pers. (*)