Bupati Kembang Hartawan didampingi Wabup Ipat memberikan pengarahan terkait strategi penerapan “Empati Fiskal” menyusul pengetatan transfer dana dari pusat, Senin (23/2/2026). (Foto: Hms Jbr)
JEMBRANA, PERSPECTIVESNEWS- Pemerintah Kabupaten
Jembrana saat ini tengah menghadapi tantangan serius menyusul postur APBD
Jembrana yang sangat terkoreksi akibat adanya kebijakan pengetatan transfer dan
pengurangan dana transfer pusat secara signifikan.
Data APBD Jembrana tahun terakhir, terjadi penurunan cukup
tajam dari sisi pendapatan transfer.
Pada tahun 2026 ini dana transfer pusat berkurang sebesar Rp
115 milyar dibanding tahun sebelumnya, dengan total dana transfer yang masuk Rp
711 milyar.
Merespons kondisi fiskal yang menantang ini, Bupati I Made
Kembang Hartawan mengambil langkah taktis dengan menerapkan strategi “Empati
Fiskal” dan "Cermat Anggaran” demi memastikan roda pembangunan dan
pelayanan publik di Jembrana tidak terhenti.
Strategi cermat ini menjadi kunci utama agar program-program
prioritas, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan layanan kesehatan, tetap
dapat dinikmati masyarakat Jembrana di tengah keterbatasan.
Tren pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat yang
terjadi secara nasional berdampak langsung pada kapasitas belanja daerah.
Namun, bagi Bupati Kembang Hartawan, tekanan anggaran ini justru menjadi
momentum untuk melakukan transformasi besar dalam pengelolaan keuangan daerah
yang lebih mandiri.
Kebijakan "Empati Fiskal" yang diusung Bupati
Kembang menekankan pada kepekaan birokrasi dalam memilah prioritas. Di tengah
terkoreksinya pendapatan daerah, setiap rupiah yang tersisa kini dihitung
secermat mungkin sepenuhnya untuk program yang menyentuh langsung kebutuhan
dasar masyarakat.
"Kita harus jujur bahwa APBD kita sedang terkoreksi
akibat pengetatan transfer pusat. Ini adalah momentum bagi kita untuk
melaksanakan “Empati Fiskal”. Artinya, birokrasi harus punya empati; jika
anggaran terbatas, maka belanja seremoni, perjalanan dinas, dan operasional
kantor yang harus dikurangi, bukan anggaran perbaikan jalan atau layanan
kesehatan masyarakat dan program pro rakyat lainnya," tegas Bupati Kembang
Hartawan, Senin (23/2/2026).
Pemkab Jembrana bergerak progresif melalui strategi kreatif
dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Langkah ini diambil sebagai solusi konkret untuk menambal
defisit akibat berkurangnya kucuran dana dari pusat.
Upaya intensifikasi dan inovasi digitalisasi pada sektor
pajak serta retribusi daerah membuahkan hasil positif. Terpenting juga menutup
celah kebocoran. Tahun ini, PAD Jembrana berhasil tumbuh signifikan sebesar
32,5 persen dari tahun sebelumnya.
"Ibarat mengelola keuangan keluarga, ketika kiriman
dari pusat berkurang, kita harus lebih kreatif mencari penghasilan mandiri.
Kenaikan PAD ini adalah 'uang hasil keringat' daerah yang kita optimalkan untuk
menambal celah kekurangan dari pusat agar pembangunan infrastruktur tetap
berjalan sesuai rencana," imbuh Bupati Kembang.
Langkah lainnya, dengan melakukan lobi strategis dan optimalisasi
dana BKK. Untuk menjangkau itu, Pemkab Jembrana juga gencar melakukan lobi ke
pemerintah setingkat di atasnya, baik Pemerintah Provinsi maupun kementerian
terkait.
Langkah diplomasi fiskal ini bertujuan untuk mengamankan dana
pusat serta dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebagai alternatif pembiayaan
pembangunan infrastruktur dan program strategis di Jembrana.
Disisi lain, Kepala BPKAD Jembrana, I Gede Gus Diendi
menambahkan, di tengah koreksi anggaran ini, seluruh Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) diwajibkan melakukan penyisiran ulang (refocusing) anggaran secara
ketat.
"Bapak Bupati memberikan instruksi yang sangat tegas:
efisiensi bukan berarti memotong bantuan rakyat, tapi memotong biaya birokrasi
yang tidak produktif. Meskipun secara angka total APBD terkoreksi karena faktor
eksternal (pusat), namun kualitas belanja untuk kepentingan publik tetap kita
jaga kekuatannya melalui kecermatan alokasi," jelas Gus Diendi.
Dengan kombinasi strategi kreatif dalam penggalian PAD dan
disiplin tinggi dalam “Empati Fiskal”, Kabupaten Jembrana membuktikan bahwa
keterbatasan anggaran dapat dijawab dengan inovasi kepemimpinan yang berpihak
pada rakyat. (humasJ)