Wamen ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI), Senin (23/02/2026). (Foto: ATR/BPN)
JAKARTA, PERSPECTIVESNEWS- Wakil Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy
Dermawan, menjadi narasumber dalam Webinar Nasional Masyarakat Profesi Penilai
Indonesia (MAPPI), Senin (23/02/2026).
Ia menilai MAPPI memegang peranan penting sebagai penjaga
integritas sistem penilaian tanah nasional.
“Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang
konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia.
Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas
profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar
Wamen Ossy.
Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi
Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” ini menghadirkan narasumber dari
berbagai lembaga, mulai dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI,
hingga akademisi dari UNS. Kegiatan ini diikuti oleh anggota MAPPI serta
peserta umum dari berbagai daerah.
“Webinar ini merupakan salah satu wujud dari perhatian MAPPI
terhadap peningkatan kapasitas dari SDM-SDM penilai pertanahan. Semoga forum
ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan
wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tutur Wamen
ATR/Waka BPN.
Dalam paparannya, Wamen Ossy menyoroti terkait kesalahan
yang kerap terjadi dalam praktik penilaian dan strategi penyelesaian, serta
langkah-langkah menghindari risiko kerja yang mungkin dihadapi profesi penilai.
Kepada Anggota MAPPI, Wamen Ossy mengingatkan untuk terus memperkuat kolaborasi
agar setiap kebijakan yang diambil memiliki landasan teknis yang kokoh dan
dapat diterima secara luas oleh para pemangku kepentingan.
“Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen
untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan
penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” lanjut Wamen Ossy.
Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra,
dalam kesempatan ini menyambut baik dan mengutarakan komitmennya untuk
memperkuat kerja sama MAPPI dengan berbagai pihak.
Webinar ini menjadi salah satu bentuk kerja sama untuk
penguatan kapasitas penilai karena bagi MAPPI, perlindungan profesi bukan hanya
kepentingan penilai, namun juga untuk kepentingan publik.
“Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan
berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung,
DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat,
profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra. (MW/RT)